Daftar Donatur Palestina
Oleh: M Dahlan Abubakar, Tokoh Pers versi Dewan Pers
Hajinews.co.id – Pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) akan berlangsung minggu kedua Februari 2014.
Di tengah ingar-ingar politik tanah air yang oleh Presiden Joko Widodo dinilai lebih banyak dramanya, drama Korea (drakor)-nya.
Persoalan lain yang sangat menghawatirkan adalah dugaan kecurangan pemilihan umum (pilres) sebagaimana yang dilansir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah mencermati keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi publik.
Meskipun MKMK tidak dapat mengubah keputusan MK tentang perubahan usia calon presiden/wakil presiden pada pilpres 2024, kasus ini akan menjadi bengkalai moral, etik, dan politik bangsa ini ke depan.
Bagaimana mungkin sebuah produk hukum yang diputuskan oleh sosok bermasalah, akankah keputusan ini memiliki legitimasi moral dan etik bagi politik bangsa ini ke depan?
Saya tidak ingin ‘meratapi’ masalah etik dan moral tersebut, tetapi hanya mau menyoal masalah netralitas media TV menghadapi pilpres dan pileg 2024.
Berbicara mengenai masalah netralitas media TV, Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk berkaitan dengan netralitas media TV ini.
Pada tahun 2014, saat pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bertarung dengan pasangan Joko Widodo-M.Jusuf Kalla (Jokowo-JK), dua stasion TV swasta nasional terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan.
Aburizal Bakrie yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta juga ikut menggiring TVOne miliknya, menjadi ‘bamper’ utama komunikasi informasi pasangan tersebut.
Sementara Surya Paloh yang mendukung Jokowi-JK, juga terpaksa menjadikan Metro TV sebagai tulang punggung komunikasi dan informasi pasangan Jokowi-JK.
Pada perhelatan demokrasi Indonesia Februari 2024, di kubu masing-masing pasangan terdapat ketua partai yang juga memiliki stasion TV.
Kuat dukungan media TV dari ketua partai itu pun akan ikut menjadi ‘back bone” (tulang punggung) menyukseskan kemenangan pasangan yang diusungnya.
Kita lihat satu demi satu pasangan dengan ketua partai yang memiliki stasion TV yang kemungkinan ikut mendukungnya.
Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pada pasangan ini hingga sekarang belum ada ketua partai yang memiliki media ikut bergabung.
PDIP dan PPP, dua partai politik (parpol) pendukung dengan 147 kursi (25,86 persen) di parlemen, jelas akan menunggu stasion TV yang netral yang ikut mendukungnya.
Partai Perindo yang dilaporkan mendukung pasangan ini sesuai arahan Jokowi dulu (entahlah sekarang), boleh jadi akan menarik empat media TV miliknya, RCTI, SCTV.
MNCTV dan INews yang tergabung dalam Grup Media Nusantara Citra (MNC) mendukung pasangan ini.
Lalu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh sejumlah partai yang ada di parlemen.
Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dengan 271 kursi (45,39 persen) plus Garuda dan PSI, dua partai nonparlemen, hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik media TV yang ada dan bergabung dengan pasangan ini.
Jika Airlangga Hartarto yang Ketua Umum Partai Golkar mampu ‘merayu’ Aburizal Bakrie karena alasan kaitan kepartaian, bisa saja TVOne akan dijerumuskan ikut mendukung pasangan ini.
