Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengimbau Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban untuk mundur dari jabatannya bila punya aspirasi.
Permintaan itu menyusul adanya temuan dugaan pakta integritas yang ditandatangani Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban.
Untuk diketahui, isi salah satu poinnya yakni berkomitmen untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.
Seperti diketahui, saat ini Ganjar-Mahfud menjadi salah satu pasanga yang akan bertarung di Pilpres 2024.
Sebagai pasangan capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan nomor urut 3.
Anies Baswedan menyebut, Brigjen KSP Silaban sebagai pejabat negara seharusnya tak menggunakan aspirasi pribadinya untuk mendukung salah satu capres.
Sebab statusnya sebagai penyelenggara negara.
“Tidak apa-apa (Brigjen KSP Silaban) punya aspirasi (dukung capres), mundur saja. Jadi bila Kabinda punya aspirasi mundur aja dari kabinda, enggak apa-apa,” kata Anies Baswedan kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).
Namun, ketika seorang pejabat negara menggunakan kekuasaannya untuk berpihak kepada salah satu kandidat pesta demokrasi itu jelas dilarang.
“Tapi kalau dia masih menjadi kabinda, dia harus netral. Jadi di situ yang akan kita perbaiki bukan orang tidak punya aspirasi pribadi,” ujarnya.
Anies Baswedan menjelaskan, Brigjen KSP Silaban harus menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksaan Pemilu 2024 nanti.
Sebab, ia telah disumpah untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
“Begitu seseorang dilantik disumpah maka tanda-tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara bukan atas nama pribadi.”
“Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat, itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan muruwah itu,” kata Anies.
Sementara itu Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo, menyebut pakta integritas itu terbit pada Agustus 2023.
Mahfud MD mengatakan bahwa pada waktu itu Ganjar Pranowo belum resmi menjadi capres yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
“Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan bahasanya,” kata Mahfud MD, Selasa (14/11/2023), dikutip dari Kompas.com.
Menurut dia, perihal pakta integritas tersebut tidak ada kaitannya dengan ranah hukum. Selain itu, kata dia, hal tersebut juga tidak mencoreng netralitas ASN.
“Enggak juga (mencoreng netralitas ASN),” ucap dia.
