Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Ekonom senior Angito Abimanyu menilai pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengantisipasi biaya ibadah haji atau ongkos haji yang semakin meningkat setiap tahunnya. Ia meyakini salah satu cara menekan biaya haji adalah dengan membeli atau membangun hotel dan akomodasi lainnya di Arab Saudi.
“Harusnya pemerintah bisa membangun hotel dan akomodasi di Arab Saudi,” kata dia, Senin (27/11/2023).
Anggito berpendapat dengan memiliki hotel sebagai tempat tinggal jamaah, maka ongkos haji bisa lebih murah. Sebagaimana diketahui biaya akomodasi menjadi salah satu komponen yang paling banyak menyedot biaya dalam penyelenggaraan ibadah Haji.
Untuk tahun 2023 misalnya, dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebesar Rp 90,05 juta, ongkos yang dikeluarkan untuk menyewa akomodasi di Mekah dan Madinah sebanyak Rp 23 juta. Jumlah tersebut meningkat pada musim haji 2024. Dalam keputusan panitia kerja BPIH, pemerintah dan DPR memperkirakan biaya anggaran untuk akomodasi sebesar Rp 23,8 juta.
Anggito berpendapat kenaikan biaya haji dari tahun ke tahun ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dia mengatakan kenaikan biaya haji ini tidak bisa terus menerus ditutupi dengan pemberian Nilai Manfaat dengan persentase yang besar.
Nilai Manfaat sendiri berasal dari uang setoran awal para jamaah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian uang yang dikelola tersebut kemudian dianggarkan untuk membayar sebagian ongkos haji para jamaah.
Untuk musim haji 2023 misalnya, dari total BPIH Rp 90,05 juta sebanyak Rp 49,81 juta (55,3%) ditanggung oleh jamaah, sementara sebanyak Rp 40,24 juta (44,7%) ditanggung oleh Nilai Manfaat. Untuk musim haji 2024, Komisi VIII DPR mengusulkan persentase tersebut berubah menjadi 60% ditanggung jamaah (Bipih) dan 40% ditanggung Nilai Manfaat.
Anggito berpendapat apabila persentase Nilai Manfaat yang kelewat besar itu terus menerus dipertahankan, maka dana kelolaan BPKH bisa terus tergerus. Dia mengatakan idealnya Nilai Manfaat ini akan terus dikurangi, sehingga nantinya 100% ongkos haji akan ditanggung jamaah. Meski demikian, jamaah akan tetap mendapatkan Nilai Manfaat berupa setoran awal mereka yang telah diinvestasikan.
“Harus ada perubahan untuk 2026 ke depannya, perubahannya harus full cost ditanggung jamaah,” ujar dia.
Pengamat Haji dan Umrah, Ade Marfuddin sepakat bahwa Nilai Manfaat tidak bisa diandalkan terus menerus untuk menutupi mahalnya biaya haji. Dia mengatakan pemerintah bisa melakukan sejumlah upaya untuk menekan ongkos haji yang terus naik. Menurut dia, pemerintah dan DPR bisa lebih gencar untuk bernegosiasi terkait komponen-komponen paling mahal dari BPIH, seperti ongkos penerbangan. “Kita bisa berusaha agar nilai ini bisa dipangkas lagi,” kata dia.
Selain itu, Ade berpendapat pemerintah seharusnya bisa lebih gencar bernegosiasi dengan Arab Saudi soal komponen-komponen lain terkait haji. Menurut dia, Indonesia pasti punya daya tawar tinggi karena memiliki jumlah jamaah yang sangat besar. “Jumlah jamaah kita kan bukan hanya 1 kloter, jumlahnya besar hampir 221 ribu orang. Kenapa kita tidak bisa bargaining position? Dari penerbangan saja bisa kalau kita mau,” kata dia.
Sumber: cnbc
