Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Co-captain Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies-Muhaimin, Tom Lembong, menyoroti besarnya kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Tom, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, mempertanyakan urgensi di balik kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan yang melejit menjadi US$25 miliar, dari sebelumnya hanya US$20,75 miliar untuk 2024 mendatang. Ini artinya, jika menggunakan kurs rata-rata saat ini, total anggarannya sekitar Rp60-70 triliun.
“Seberapa besar urgensi mengguyur dana puluhan triliun untuk tambahan alutsista, sementara rakyat semakin tertekan dengan harga pangan yang terus naik, kesulitan akses kesehatan, mahalnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta kesulitan memiliki rumah?” kata Tom, lewat keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut bahwa penambahan anggaran sebesar US$4,25 miliar tersebut berasal dari utang luar negeri.
Tom Lembong memandang, besaran kenaikan anggaran yang fantastis di Kementerian Pertahanan tidak dibarengi dengan transparansi dan sarat potensi konflik kepentingan. Dia lalu merujuk ‘hasil rapot’ Kementerian Pertahanan yang hanya mendapat nilai B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai B merupakan kategori nilai SAKIP terendah di antara 33 Kementerian di daftar penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB pada tahun 2022. Meski prestasinya tidak mentereng, Kemenhan justru mendapat ‘hadiah’ berupa kenaikan anggaran yang nilainya fantastis.
Atas kondisi ini, Tom Lembong meminta Sri Mulyani, sebagai pihak yang meloloskan anggaran, untuk memberikan penjelasan yang rasional kepada masyarakat demi asas transparansi.
“Sebenarnya saya terkejut, bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai profesional yang dihormati banyak kalangan di masyarakat luas bisa dengan begitu saja menyetujui kenaikan anggaran pengadaan alutsista yang begitu drastis, apalagi di tengah-tengah pemilu tanpa ada keterangan yang rinci, tidak ada transparansi. Ibu Sri Mulyani adalah harapan terakhir, garda terakhir Menteri yang profesional, teknokratis, dan kita benar-benar berharap supaya beliau bisa memberikan keterangan yang lebih transparan, rinci, dan terbuka.”
