Daftar Donatur Palestina
Oleh Agus Wahid
Hajinews.co.id – Jutaan pemersa tertuju pada siaran langsung debat calon presiden (capres) pada 12 Desember kemarin. Tentu, karena penasaran, seperti apa dan ke mana pemikiran yang akan disampaikan ketiga capres itu: Anies Baswedan, pasangan No. 1, Prabowo Subianto No. 2 dan Ganjar Pranowo No. urut 3. Melalui debat terbuka secara langsung itu, akhirnya publik pun tahu mana capres yang berkualitas dengan contain pemikiran yang telah terupload ilmu jauh sebelumnya. Bukan, persiapan instan. Kemampuannya juga
diback up data dengan narasi yang logis, komunikatif serta serius tapi nyantai. Dan mana capres yang narasinya bagus tapi lebih didiminasi verbalitas. Kurang terback up data. Pemikiran problem-solvingnya juga kurang konsepsional. Dan mana capres yang tetap temperamental, emosional dan tegang dalam menghadapi alur debat. Bikin tidak menarik untuk diikuti.
Dari perhelatan debat itu, tentu publik mendapatkan catatan faktual dan bisa dijadikan landasan memilih. Para pemilih rasional, tentu akan bersikap sejumlah keunggulan komparatif-kompetitif di antara ketiga capres itu. Namun, tak bisa dipungkiri, di antara pemilih sudah menentukan pilihan secara a priori. Ada dan tidaknya debat capres tidak mempengaruhi sikap politiknya. Persoalan kualitas dan tidaknya dalam acara debat itu sama sekali tidak dijadikan landasan memilih. Memprihatinkan. Tapi, itulah panorama pemilih fanatik yang tak mudah diubah.
Yang lebih memprihatinkan, terdapat panorama pemilih yang sangat didasarkan pada pertimbangan siapa yang lebih sering memberikan uang recehan, atau sembako, makanan dan minuman. Ketentuan UU Politik No. 7 Tahun 2017 sesungguhnya melarang bentuk-bentuk grafitifikasi itu. Namun, sejauh ini BAWASLU tidak menyempritnya sebagai pelanggaran. Ada perlakuan khusus terhadap pasangan tertentu dalam pilpres. Hal ini menjadikan di antara capres tidak memandang penting debat capres-cawapres. Itulah fakta sosiologis yang akhirnya memandang acara debat itu useless.
Pandangan useless itu juga diperkuat panorama lain. Dalam acara debat itu dihadirkan sejumlah panelis dari berbagai perguruan tinggi kenamaan. Mereka tergolong mumpuni di bidangnya. Aneh bin Ajaib, peran mereka hanya penonton aktif. Mereka memang memberikan kontribusi dalam hal pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan dan diberikan kepada KPU. Disegel secara resmi. Sejumlah pertanyaan itu diteruskan kepada moderator, yang lebih bersifat mengatur jalannya acara debat, not more.
Namun, format itu sungguh menggelikan. Pertanyaan yang disuguhkan bagai ujian untuk mahasiswa level smester II atau III. Tak diawali paparan analitik atas sebuah persoalan yang ingin dipertanyakan. Inilah titik lemah yang sungguh lucu. Memang panelis diberi ruang untuk menyampaikan sejumlah pertanyaan. Tapi, tiadanya ruang untuk menguji secara langsung terhadap capres, membuat kualitas pertanyaannya menjadi terdegradasi. Tak sesuai dengan gelar akademik yang disandangnya. Pantaslah, ada calon panelis (Bivitri, pakar dan aktivis Hukum Tata Negara) menolak diminta sebagai salah satu panelis. Karena model debatnya yang memang tidak mencerminkan kualitas tersendiri. Ini “uji tesis kulaitas” untuk level capres, bukan jauh di bawahnya.
Yang perlu dicatat, pertanyaan panelis yang bersifat langsung terhadap capres, pertama, pasti diawali dengan paparan pemikiran persoalan. Relatif agak panjang. Di sinilah kita bisa membaca kualitas capres dalam menangkap substansi persoalan yang disampaikan panelis. Kedua, panelis – dengan kualitas keilmuannya – bisa mengeksplorasi pertanyaan lebih lanjut dari jawaban capres yang perlu dipertajam. Model seperti ini jelas menjadikan panelis punya kualifikasi tersendiri, sehingga memang layak dihadirkan sebagai panelis untuk kelas debat capres. Inilah format yang pernah berlangsung pada debat capres-cawapres tahun 2004 dan 2009. Panelis benar-benar fungsional. Bukan hanya menjadi penonton aktif. Merendahkan derajat panelis.
