Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Aktivis Malari Hariman Siregar mulai menunjuk hidung Presiden Jokowi. Hariman, dalam salah satu tayangan Youtube membeberkan kegelisahannya menyikapi politik dinasti yang muncul sekarang ini.
Menurut Hariman, penyelenggaraan kekuasaan politik setelah reformasi telah terkontaminasi watak feodal yang memunggungi demokrasi. Malahan, Hariman menyebut negara sekarang ini seperti milik perorangan yang bisa diatur seenaknya.
“Bahkan politik dinasti akan dihidupkan kembali, dengan memaksakan putra mahkota dan sanak keluarga yang minim kualitas namun mendapat perlakuan istimewa dalam kontestasi demokrasi prosedural kita kali ini,” kata Hariman, dalam tayangan Youtube, yang dipantau di Jakarta, Rabu (27/12/2023).
Hariman mengingatkan sistem negara republik telah disepakati para pendiri bangsa, yang situasi dan perdebatannya bisa dilihat dari risalah sidang BPUPKI. Dari 66 peserta sidang, sebanyak 55 orang memilih republik, enam orang memilih monarki, dua memilih sistem lain dan satu blangko kosong.
Dia menilai kondisi tersebut menandakan konsep negara monarki tidak dibutuhkan oleh Indonesia yang merdeka. Namun dalam perjalanannya, demokrasi Republik, dicederai oleh mereka yang dianggap tidak memiliki peran dalam memperjuangkan demokrasi, dan ingin mewariskan kekuasaan secara tidak wajar.
“Demokrasi dan kebebasan sipil yang kita perjuangkan dengan susah payah, tiba-tiba dihancurkan oleh mereka yang tidak pernah berada dalam barisan perjuangan, dengan arogansi politiknya, mereka menempatkan seolah-olah negara milik perorangan dan bisa diatur sesuka hati,” keluhnya.
Dirinya juga menyinggung munculnya anomali yang tak lagi bisa dinalar. Kasus Anwar Usman yang harus dikenakan sanksi etik, kasus Firli Bahuri, pimpinan KPK yang memeras tersangka, dan maraknya oligarki.
“Pejabat MK jadi fasilitator nalar hukum dan nalar etik, pejabat KPK menjadi agen pemerasan dan gratifikasi. Pejabat BPK menjadi instrumen penggelapan keuangan negara, hingga munculnya para oligarki,” ujarnya.
Hariman berharap Indonesia segera mengalami penguatan demokrasi. Kelompok-kelompok sipil termasuk mahasiswa dan pers, diharapkan berani menyoroti pemerintah dan menjadi corong aspirasi rakyat.
