Daftar Donatur Palestina
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Hajinews.co.id – Pertanyaan terakhir pada segmen dua ditujukan kepada Gibran, tentang Keuangan, Pajak dan tata kelola APBN dan APBD, dengan subtema infrastruktur. “Hanya satu per tiga APBN dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Sedangkan janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran: pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat.
Gibran menjawab panjang lebar. Pertama, pembangunan (infrastruktur) tidak harus dibiayai APBN, dengan mencontohkan IKN. Katanya, hanya 20 persen dari total biaya pembangunan IKN menggunakan APBN. Sisanya dari investasi swasta dalam dan luar negeri.
Gibran menambahkan, pembangunan infrastruktur fisik juga bisa dari swasta, atau CSR (maksudnya “sumbangan” perusahaan). Gibran juga mengatakan, akan meningkatkan penerimaan APBN, menaikkan tax ratio (rasio pajak), untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan lainnya. Untuk itu, akan dibentuk Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah presiden.
Jawaban Gibran menunjukkan yang bersangkutan tidak mengerti pertanyaan dan permasalahan.
Pertama, selama dua menit Gibran hanya menyampaikan jawaban ngalor-ngidul, melancong ke mana-mana, tanpa menjawab substansi pertanyaan yang sangat sederhana, yaitu pilihan prioritas anggaran: apakah pembangunan infrastruktur fisik atau kualitas SDM dan ekonomi rakyat.
Pertanyaan pilihan prioritas anggaran ini sangat penting. Karena permasalahan ekonomi selalu terkait pengalokasian sumber daya yang terbatas (scarce resources). Dan APBN tentu saja merupakan sumber daya yang sangat terbatas, sehingga perlu ada pilihan prioritas belanja APBN, yang pada gilirannya akan menunjukkan politik anggaran keberpihakan: infrastruktur fisik atau meningkatkan kualitas SDM dan ekonomi rakyat?
Kedua, Gibran hanya bicara hal yang sudah menjadi pengetahuan umum, dan itupun salah. Gibran menegaskan beberapa kali, pembangunan infrastruktur fisik tidak selalu harus dibiayai APBN. Ini penjelasan yang ngawur. Karena, belanja APBN hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik non-komersial, seperti jalan, jembatan, irigasi, bendungan, di mana swasta tidak mungkin membiayai pembangunan infrastruktur fisik non-komersial, atau tidak berbayar, tersebut.
Swasta hanya mau membangun infrastruktur fisik komersial seperti gedung perkantoran, perumahan, jalan tol, dan proyek komersial lainnya. Tetapi, Infrastruktur komersial seperti itu bukan yang dimaksud pertanyaan prioritas anggaran APBN.
Karena itu, jawaban Gibran menunjukkan yang bersangkutan tidak paham peran APBN dalam pembangunan infrastruktur fisik komersial versus non-komersial.
Ketiga, Gibran menekankan akan meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Ini merupakan jawaban blunder besar. Terkesan, kalau tax ratio tidak naik maka berarti tidak ada anggaran pendidikan dan kesehatan?
