Lagi-lagi, pandangan kontroversial Machiavelli tengah beroperasi dalam perjalanan politik bangsa ini.
Kebenaran rakyat
Karena doktrin demokrasi menjadikan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, maka ukuran demokratis atau tidak ditimbang dari keputusan rakyat itu sendiri.
Aneka isu dan fakta tentang kekeliruan moral seperti penyelundupan hukum, politik dinasti, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan ambisi politik pribadi dan keluarga, penggunaan alat-alat kekuasaan dan lain-lain akan dinilai oleh rasionalitas dan nurani rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik “kebenaran demokrasi”.
Di sini lantas muncul anomali antara persepsi kelas menengah terdidik (baik yang partisan atau nonpartisan) dan persepsi masyarakat awam yang jumlahnya mayoritas terhadap realitas.
Peristiwa pelanggaran etis di MK sebagai cacat demokrasi belum terdampak secara langsung terhadap penghukuman elektabilitas paslon tertuduh. Elektabilitasnya yang direkam oleh mayoritas lembaga survei tetap tinggi.
Anomali ini menyimpan banyak variabel penyertanya. Di antaranya adalah bahwa isu kaum intelektual tidak berbanding lurus dengan isu masyarakat awam.
Mengapa? Di antara penjelasannya adalah bahwa isu terbesar masyarakat biasa bukanlah pada pikiran, tetapi pada “rasa lapar” yang mudah didekati dengan aksi bantuan langsung tunai (BLT), berita makan gratis, sekolah gratis dan lain-lain.
Dengan demikian, konstruksi pengetahuan penguasa, disadari atau tidak, berhasil memengaruhi model pengetahuan rakyat. Dan itu artinya, kerusakan demokrasi bukan menjadi isu rakyat apalagi isu dan agenda rezim otokrasi elektoral.