Daftar Donatur Palestina
Oleh: Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan Jatim
Hajinews.co.id – Saat mengumpulkan para kepala daerah pada tanggal 30 Oktober 2023, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada segenap kepala daerah.
Salah satu arahan beliau kepada para kepala daerah untuk memberikan dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024, tidak melakukan intervensi, dan menjaga netralitas.
Pernyataan ini tepat seminggu setelah Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Gibran Rakabumi sebagai calon wakilnya pada Pilpres 2024.
Pada tanggal 1 November 2023, Presiden Jokowi saat meninjau Ibukota Nusantara, di Kalimantan Timur, kembali menegaskan perlunya netralitas seluruh jajaran.
Saya kutipkan pernyataan beliau, ‘Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral’.
Saat itu kita semua tentu bernafas lega, tumbuh harapan Presiden Jokowi menjaga tumbuhnya demokrasi.
Sekalipun putera sulung beliau masuk dalam kandidasi pemilihan presiden dan wakil presiden, namun pernyataan itu menegaskan Presiden Jokowi menghargai gelangang kompetisi pilpres sebagai arena yang fair dan adil.
Namun makna penting atas pernyataan presiden itu perlahan lahan seperti tumpukan pasir pantai tersiram laju ombak.
Perlahan lahan beliau bertindak seperti tim sukses pasangan Prabowo-Gibran.
Dimulai dengan membuntuti rute kampanye Ganjar Pranowo.
Seluruh lokasi yang didatangi Ganjar Pranowo, tiba tiba di kunjungi Presiden Jokowi sambil bagi bagi sembako, sertifikat tanah, dan bantuan lainnya.
Alur kejadian makin menegasikan ucapan Presiden Jokowi, bukan isapan jempol, berbagai kejadian mencuat tidak netralnya aparat negara.
Banyak kepala desa hingga kepala daerah di cari jejak kasusnya oleh aparat penegak hukum, dengan imbal hasil memenangkan paslon putera Presiden Jokowi.
Alih-alih berbuah teguran atas unjuk terbuka berbagai pelanggaran netralitas itu.
Dalam seminggu ini, Presiden Jokowi malah berkunjung ke Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dimana Ganjar Mahfud masih unggul telak.
Beliau malah berperilaku sebagai tim pemenangan anaknya.
Presiden Jokowi rajin membagi bagi program bansos yang sesungguhnya hak rakyat, yang dibayar pakai pajak rakyat.
Sebagian menterinya menarasikan itu budi baik Presiden Jokowi.
Setali tiga uang, program sembako oleh lembaga lembaga pemerintahan dengan terbuka diberi label pasangan Prabowo Gibran, dan dibagikan luas.
Kisah miris situ belum terhenti, didamping Prabowo Subianto, Panglima TNI dan kepala staf angkatan di Halim Perdanakusuma, Presiden Jokowi menegaskan bahwa presiden dan menteri menteri boleh berkampanye, asal tidak menggunakan fasilitas negara.
Ungkapan ini benar secara normatif, namun bisa membelakangi ungkapan presiden sebelumnya.
Krisis Etik
Sekalipun Presiden Jokowi berpisah jalan politik dengan PDI Perjuangan, karena memilih anaknya maju kandidat cawapres, dan berkontestasi elektoral dengan Ganjar Mahfud yang di dukung PDI Perjuangan, namun saya berpandangan, institusi kepresidenan harus kita jaga marwahnya.
