Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur yang terdiri dari profesor, dewan profesor, dosen, mahasiswa, dan alumni menyampaikan pernyataan sikap terkait etika demokrasi di lobi rektorat Universitas Brawijaya Malang, Selasa (6/2/2024). Pernyataan sikap bertajuk ‘Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi’ tersebut disampaikan oleh Profesor Sukir Maryanto, sebagai salah satu perwakilan dari guru besar UB. “Kita sejak 15 Desember telah ikut merumuskan di Universitas Hasanuddin saat MDGP PTN-BH.
Kenapa baru sekarang? karena prosesnya institusional, formal, dan melibatkan stakeholder semuanya, jadi tidak singkat,” kata Prof Sukir Maryanto pada Selasa (6/2/2024). Tak ada tendensi Profesor Sukir memastikan tidak ada tendensi dalam pernyataan sikap tersebut.
Selain itu, pernyataan sikap juga ditujukan bagi semua pihak. “Hampir semua stakeholder, jadi pemerintah semua, daerah, pusat, desa, MK, DPR, TNI/ Polri, ASN, semuanya, masyarakat, jadi tidak ada tendensi ke siapa pun, tapi Indonesia,” katanya.
Ketua Senat Akademik Universitas (SAU) UB, Profesor Nuhfil mengatakan bahwa saat ini marak berita bohong atau hoaks dalam situasi Pemilu 2024. “Sekarang ini hoaks ada di mana-mana, saling mencurigai, Islam mengajarkan baik sangka khusnudzon, tidak caci maki,” katanya.
Oleh karena itu pihaknya mengimbau semua elemen masyarakat untuk tetap bersifat netral tidak melupakan etika dan moral. “UB, semuanya mengimbau bersifat netral, bersikap baik, caleg, capres tidak saling menjatuhkan, kan nyaman jadinya, tenang,” katanya.
Profesor Rachmad Sa’faat mengatakan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun terkait pernyataan sikap hari ini. “Tidak ada paksaan tuntutan tekanan dari siapa pun. Pertemuan kita siang ini dalam rangka menyampaikan pemikiran ini, itu bebas tidak ada yang menekan kita,” katanya.
Kampus sampaikan kritik Selain itu, kata Rachmad, kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “Walaupun sarapan pagi kita bisa tenang, tapi sebenarnya Indonesia tidak baik baik saja, banyak persoalan, kalau didiamkan bisa menjadi bumerang,” katanya.
Selain itu, menurutnya, kampus juga tidak ada kata terlambat dalam menyampaikan kritik. “Jadi kampus tidak ada kata terlambat, jadi menyampaikan kritik itu boleh, setelah Pemilu pun boleh sebagai bentuk demokrasi,” katanya.
