Militer sebagai Garda Terakhir Penegak Demokrasi dan Konstitusi Melawan Rezim Otoriter

Militer sebagai Garda Terakhir Penegak Demokrasi
Militer sebagai Garda Terakhir Penegak Demokrasi
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Atau, militer akan diam saja, melihat kedaulatan rakyat dan demokrasi ditindas, konstitusi ditindas, dan menyaksikan Indonesia menjelma menjadi negara kekuasaan tirani?

Apakah seperti itu?

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Ozan Varol, profesor bidang hukum asal Turki di perguruan tinggi Lewis & Clark Law School, Amerika Serikat, mempunyai pandangan menarik mengenai peran militer.

Ozan Varol berpendapat, militer mempunyai peran sangat penting dalam menjaga demokrasi dan konstitusi, seperti diungkapkan di dalam tulisannya dengan judul: The Democratic Coup d’Etat (Kudeta Demokratis), dan The Military as the Guardian of Constitutional Democracy (Militer Sebagai Penjaga Demokrasi Konstitusional).

Ozan Varol berpendapat, tidak semua kudeta yang dilakukan militer berarti anti-demokrasi.

Sebaliknya, kudeta militer untuk melawan pemerintahan otoriter justru akan memperkuat demokrasi. Karena, pemerintahan otoriter pada prinsipnya adalah pemerintahan anti-demokrasi, yang melanggar kedaulatan rakyat dan konstitusi. Sehingga menumbangkan pemerintahan otoriter secara otomatis akan menegakkan demokrasi dan konstitusi.

Ozan Varol memberi contoh, Kudeta Demokratis militer (Democratic Coup d’Etat) yang terjadi di Turki dan Portugal terbukti memperkuat demokrasi di kedua negara tersebut.

Kudeta Demokratis militer di Turki (1960) berhasil mengembalikan sistem demokrasi di Turki dari tangan rezim otoriter yang dipimpin Partai Demokrat (Demokrat Parti) sejak 1950.

Setelah berhasil menumbangkan rezim otoriter, militer Turki mengeluarkan pernyataan, “kudeta dimaksudkan untuk menyelamatkan demokrasi Turki dari pemerintahan otoriter”.

Militer Turki juga membuat komitmen tegas, akan menyelenggarakan pemilu yang adil dan bebas secepatnya.

Pasca Kudeta Demokratis, militer Turki membubarkan Demokrat Parti dan membentuk pemerintahan transisi dengan memasukkan unsur sipil.

Sebelumnya, Perdana Menteri Adnan Menderes menetapkan “status darurat” untuk meredam dan melawan gelombang protes masyarakat.

Namun, militer Turki menolak perintah Adnan Menderes untuk mengambil tindakan represif kepada masyarakat demonstran.

Militer Turki bahkan melakukan sebaliknya, yaitu menumbangkan rezim otoriter Adnan Menderes.

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *