Daftar Donatur Palestina
Akan tetapi secara moral pencalonan Gibran terus dipergunjingkan banyak pihak. Dan ini berimbas pada konstelasi politik elektoral. Suasana kontestasi jadi banyak disesaki oleh pertengkaran antar kubu Paslon yang bermuara pada isu etik-moral. Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud terus mengungkit soal etik dan moral. Sebaliknya, kubu Prabowo-Gibran nyaris saban hari melakukan counter pembelaan, terkadang dengan mengorbankan kewarasan akal.
Kegaduhan menjadi lebih parah lagi dengan inkonsistensi sikap Jokowi dalam pemosisian dirinya di tengah kompetisi Pemilu. Sekali waktu dengan lugas menyatakan akan cawe-cawe, tapi pada kesempatan berikutnya meralat ucapannya. Kepada aparat birokrasi, Polri dan TNI berkali-kali memerintahkan untuk bersikap netral. Tapi di lapangan indikasi dan kecenderungan tak netral aparat terjadi di berbagai daerah.
Belum lagi dengan penyaluran Bansos dan ulah para menterinya terutama yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran. Perilakunya lebih menonjol sebagai tim sukses Prabowo-Gibran yang sangat militan ketimbang sebagai Menteri yang harus mengurus negara dan melayani publik, dalam hampir setiap kesempatan dan kegiatan.
Cawe-cawe Jokowi dan sikap kenegarawanannya yang hilang dalam mengawal Pemilu serta diperparah oleh kelakuan sejumlah menterinya di kabinet yang dianggap tendensius dan arogan itulah yang belakangan menjadi sorotan tajam kalangan cendekiawan di berbagai perguruan tinggi (negeri bahkan) dan tokoh-tokoh masyarakat dari lintas golongan dan profesi.
Sialnya, di tengah kritik tajam kalangan cendekiawa dan tokoh masyarakat kepada Jokowi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus perkara dugaan pelanggaran etik oleh Ketua dan Anggota KPU RI.
Mereka dijatuhi peringatan keras dan peringatan karena terbukti telah melanggar etik dan perilaku sebagai penyelenggara Pemilu. Pangkal sebabnya lagi-lagi terkait Gibran. Mereka menerima pendaftaran Paslon Prabowo-Gibran pada saat PKPU yang mengatur pencalonan belum direvisi sesuai putusan MK Nomor 90.
Komitmen Akhir para Pihak
Kini tahapan Pemilu sudah memasuki Masa Tenang. Tinggal selang sehari bangsa ini akan sampai pada klimaks elektoral, yakni memutuskan Palson mana yang bakal diamanahi mandat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Tetapi jika mau obyektif, di tengah Masa Tenang ini sesungguhnya ada kecemasan di benak publik, ada kekhawatiran di tengah masyarakat. Bahwa puncak Pemilu tidak seperti yang diharapkan. Kecemasan ini berangkat dari rangkaian dugaan dan indikasi adanya kecurangan serta dua pelanggaran etik yang terbukti memang sudah terjadi di sepanjang perhelatan Pemilu pasca pencalonan seperti yang diuraikan diatas.
Klimaks dari rangkaian tahapan Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara (termasuk rangkaian rekapitulasi di berbagai jenjang ke atas). Klimaks bukan hanya dalam kerangka tahapan kegiatan. Melainkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara adalah penentu akhir dari semua rangkaian ikhtiar dan kegiatan para pihak yang telah dilakukan.
Jika pada klimaks dimana akhir semua kegiatan dan ikhtiar bakal ditentukan itu berbagai indikasi kecurangan elektoral masih juga terjadi, saya khawatir hasil Pemilu akhirnya menjadi tidak kredibel, jauh dari akuntabel. Dan ini artinya, potensi penolakan menjadi sangat terbuka.
Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain, dan waktunya tidak banyak. Kecuali semua pihak meneguhkan komitmen sesuai posisi masing-masing.
Penyelenggara menjaga integritas, profesionitas dan kehormatannya. Aparat menjaga netralitas dan kehormatannya. Peserta menahan diri dari nafsu berbuat curang sekaligus menjaga kehormatannya. Dan pemilih bertindak cerdas, sesuai nurani, sekaligus menjaga suara dan kehormatannya sebagai pemilik kedaulatan. Dengan cara demikian, semua pihak bisa berharap Pemilu akan berkhir dengan terhormat.
