Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Sebanyak 100 tokoh yang menolak hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendukung hak angket DPR untuk mengusulkan penyelidikan guna mengusut kecurangan.
Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memimpin soal sikap 100 tokoh itu.
“Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR-RI menggunakan hak angket (Penyelidikan) terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik,” kata Din dalam konferensi pers di sebuah hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Din berharap, hak angket DPR itu bertujuan menegakkan demokrasi hukum.
Selain itu, 100 tokoh ini juga mengharapkan hak angket berujung pada penghukuman bagi pelaku pelanggaran kecurangan Pilpres.
Salah satu hukuman yang mereka inginkan adalah pemakzulan Presiden Joko Widodo.
“Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden,” ujarnya.
Lebih lanjut, Din mengungkapkan bahwa Pilpres 2024 memang mengalami kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Hal ini, menurutnya ditandai dengan tujuh kecurangan.
“Pertama, adanya daftar pemilih tetap/DPT bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih (seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU) yang tidak diselesaikan dengan baik,” tutur Din.
Kedua, terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan bahkan ancaman terhadap rakyat, dan pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketiga, 100 tokoh turut menyoroti pemberian bantuan sosial (bansos) menjelang hari pencoblosan, dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Pemberian bansos itu, menurut Din, memang diarahkan kepada pemilih untuk mendukung Prabowo-Gibran.
“Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dan/atau Paslon 02,” ujarnya.
“Kelima, pencoblosan dini untuk Paslon 02 di beberapa tempat, di dalam maupun di luar negeri (diberitakan luas di media massa),” tambah dia.
Selain itu, Din juga mempersoalkan tentang penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan paslon nomor urut 2 sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS).
