PKS Siap Menjadi Satu-Satunya Oposisi di Rezim Jokowi: Komitmen Kami Untuk Menyelesaikan Sampai Akhir!

PKS Siap Menjadi Satu-Satunya Oposisi di Rezim Jokowi
Pertemuan Anies Dengan Pengurus DPP PKS, Jakarta/facebook anies baswedan
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews.co.idPartai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi berperan sebagai satu-satunya partai oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Langkah ini dilakukan setelah keputusan Partai Demokrat beraliansi dan bergabung dengan koalisi Pemerintahan.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), sebuah langkah yang secara resmi mengakhiri posisi partainya sebagai oposisi.

Ahmad Mabruri, Juru Bicara PKS, menyatakan bahwa PKS tidak gentar untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, meskipun sebagai satu-satunya kekuatan oposisi.

“PKS tidak pernah merasa sendirian karena kami yakin ada dukungan yang kuat dari masyarakat untuk upaya politik kami,” ungkap Mabruri melalui pesan singkat, di Jakarta, hari Kamis (22/2/2024).

Bagi PKS, aspirasi masyarakat adalah motor utama bagi aktivitas politik mereka. Mabruri menegaskan bahwa bagi anggota PKS, kepentingan nasional selalu menjadi prioritas utama, terlepas dari apakah mereka berada di pihak oposisi atau koalisi.

“Menjadi bagian dari oposisi atau koalisi adalah sebuah kehormatan, dan kami akan terus berjalan untuk kebaikan bangsa Indonesia,” lanjutnya.

“Jadi, kami akan berjuang hingga akhir masa jabatan Pak Jokowi,” tegasnya.

Sebelumnya dilaporkan, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (21/2/2024). Selain AHY, Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024. Melalui perannya dalam Kabinet Indonesia Maju, AHY diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024.

“Saya akan bertanya kepada Saudara, bersediakah Saudara untuk diambil sumpah?” tanya Jokowi kepada AHY sebelum pelantikan dilakukan.

“Saya bersedia,” jawab AHY dengan tegas.

Dengan pergeseran politik yang terjadi belakangan ini, arah politik Indonesia semakin menarik untuk diamati.

Dengan PKS yang siap menjadi kekuatan oposisi tunggal, dan Partai Demokrat yang bertransformasi ke dalam pemerintahan, dinamika politik tanah air akan semakin menarik perhatian.

Semoga upaya politik dari kedua belah pihak dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara.***

 

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *