Daftar Donatur Palestina
Seharusnya, pada masa lalu, ketika Megawati Sukarnoputri mengajak Prabowo pulang ke Indonesia dan mempertimbangkan untuk menjadikannya cawapres, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Prabowo, agar kelak tidak menjadi hambatan karier Prabowo serta citra pemerintah dimasa mendatang. Kesalahan terletak pada ketiadaan dorongan tegas agar kasus ini diungkap dan diselesaikan segera.
Penting untuk menyadari bahwa ketidakpastian hukum dan penundaan penanganan kasus tersebur adalah akar dari polemik panjang ini. Seandainya tindakan tegas diambil pada saat itu, kita mungkin tidak akan melihat berulangnya pro kontra seputar Prabowo seperti yang terjadi saat ini.
Kritik ini ditujukan pada Megawati Sukarnoputri, yang meskipun saat itu memiliki niat baik, tampaknya terjebak dalam paradoks. Pemanggilan Prabowo pulang ke Indonesia dari Yordania dibarengi dengan ketidakberanian menyelesaikan masalah kelompok eks-PKI yang lari ke Eropa dan hingga kini masih menetap di Eropa Timur, dan sekitarnya. Dalam perspektif HAM, perbandingan antara Prabowo dan kelompok eks-PKI yang melarikan diri pasca-peristiwa 1965 menimbulkan pertanyaan yang cukup signifikan. Tinndakan pemanggilan pulang Prabowo tanpa proses hukum telah menyakiti perasaan keluarga korban penculikan, hal serupa juga dirasakan oleh keluarga eks PKI tak dapat berkumpul bersama keluarganya di tanah air.
Pengabaian dan penundaan penyelesaian masalah sejarah di Indonesia menyisakan luka yang belum sembuh. Persoalan ini bukan hanya menjadi benalu di setiap momen penting bagi bangsa, tetapi juga menjadi hambatan bagi kemajuan menuju perdamaian dan kesejahteraan.
Dalam rangka menciptakan masa depan yang lebih baik, kita harus belajar dari masa lalu dan berkomitmen untuk menyelesaikan konflik yang masih meruncing. Mempertanggungjawabkan tindakan di masa lalu adalah langkah penting untuk menghindari lagi-lagi terjebak dalam kubangan yang sama di masa depan.
Kita harus segera menuntaskan benalu persoalan ini, agar luka perasaan keluarga korban penculikan tidak semakin dalam oleh para tokoh, politisi, aktivis, dan suruh lapisan masyarakat yang telah mendukung “Pelanggar HAM Berat” menjadi cawapres 2009, Capres 2014, 2019 dan 2024.
Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 29 Februari 2024 – 18:27 Wib.
