Hasto: Tak Hanya Aparat Saja, Menag, Mendag, dan Menteri BUMN Pun Dikerahkan Untuk Memenangkan 02

Dikerahkan Untuk Memenangkan 02
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews.co.idSekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut PDIP dan Paslon Nomor Urut 03 terintimidasi bukan hanya pada pemilu 2024, tapi operasi hulu-hilir guna gemboskan suara.

“Bukan hanya sekedar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir, yang sebenarnya itu ditujukan kepada pasangan Ganjar Mahfud tetapi di lapangan PDIP juga mengalami suatu tekanan yang sama,” kata Hasto dalam wawancara khusus bersama Liputan6 SCTV, dikutip Minggu (17/3/2024).

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Hasto menyinggung kucuran bansos dari pemerintah terbukti mempengaruhi suara pemilih. “Dari hasil survei yang terpercaya misal dari kompas itu kan itu kan mempengaruhi preferensi pemilih hampir 51 juta orang, nilainya mencapai Rp 496 triliun,” ungkapnya.

Selain itu, Hasto menyebut pengerahan aparat hingga para menteri untuk memenangkan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Pengerahan dari aparat aparat negara yang seharusnya netral seperti TNI dan Polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural menteri agama, menteri perdagangan, kemudian menteri BUMN semua diupayakan untuk kegiatan elektoral,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto menyinggung pelaporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) kepada mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jawa Tengah berinisial S.

Keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan gratifikasi.

Seruka Perlawanan terhadap Kecurangan Pemilu 2024

Terkait hal ini, Hasto menilai, berbagai pihak yang menyerukan perlawanan untuk mengungkap kecurangan pada Pemilu 2024 mulai mendapat intimidasi dari kekuatan tertentu.

Hal itu diungkap Hasto saat menghadiri acara diskusi dengan tema “Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok (7/3/2024).

Dia merasa pihak yang selama ini menyerukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 diintimidasi memakai instrumen hukum.

Termasuk, kata Hasto, sosok capres nomor urut 03 Ganjar yang menyuarakan penggunaan angket dan kini mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK,” kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.

Sumber: liputan6

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *