Daftar Donatur Palestina
Suara silent majority, adalah masyarakat yang bebas dari pengaruh asing dan umumnya berpendidikan tinggi serta ekonomi mapan dari kelas menengah ke atas. Bagaimana kelompok ini akan menyikapi apabila dalam putusan MK benar – benar membatalkan hasil rekapitulasi perolehan suara, dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan melakukan pemungutan suara ulang?
Ini akan terjadi masalah yang lebih besar dari pada slogan ingin menyelamatkan Demokrasi Konstitusional Indonesia.
Dalam sengketa di MK disebutkan juga pendaftaran Gibran di KPU pada tanggal 19 Oktober – 25 Oktober 2024, dimana peraturan KPU belum diubah atas putusan MK yang memperbolehkan Gibran untuk mendaftar sebagai Calon Wakil presiden.
Seharusnya dari awal masalah tersebut diselesaikan di Bawaslu atau melalui gugatan di PTUN, bukan setelah hasil rekapitulasi perolehan suara diumumkan secara final dalam real count oleh KPU. Bukankah pada saat acara debat, bahkan sampai lima kali, dua pasangan lain tidak ada yg keberatan?
Belum lagi jika dikaitkan dengan Bansos dari pemerintah yang membuat pasangan yang menang bisa mencapai suara besar, hal ini adalah pelecehan terhadap partisipasi rakyat, bahwa suara mereka hanya seharga bansos. Inilah sebetulnya mencederai hati nurani rakyat pemilih, seolah-olah begitu melaratnya hingga bisa dibeli hanya lewat bansos.
Hal ini sejatinya justru merupakan preseden buruk bagi demokrasi mendatang, dimana ternyata tidak ada sifat kenegarawan dari para elit politik untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar yakni demi bangsa dan negara ini.
Yang ada hanya memikirkan bagaimana bisa berkuasa dan tidak bisa menerima suatu kekalahan, jauh dari sifat sesuai ajaran luhur dari para pendiri bangsa, dari para leluhur moyang kita, yang berani berkorban demi tegaknya bangsa ini, tanpa lagi memikirkan jabatan dan pangkat, hingga melahirkan para pahlawan bangsa tanpa tanda jasa.
Prof Dr Mahfud MD sendiri pernah menyatakan bahwa bagi yang kalah dalam Pilpres pasti akan menuduh KPU tidak netral, KPU melakukan kecurangan, hal itu biasa bagi kubu yang kalah. Ironisnya, justru sekarang melakukan hal sama dalam pilpres kali ini tahun 2024.
Sejarah kadang selalu berulang , pada saat Menkopolhukam, Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan sebagai Jenderal kecil, oleh Alm. Taufik Kiemas, justru masyarakat kita memilih dia jadi presiden dan mencapai kemenangan. Artinya, begitulah karakteristik budaya masyarakat kita.
Semakin seorang di perlakukan menurut pandangan umum tidak pada tempatnya maka justru semakin didukung untuk naik.
Demikian juga saat debat calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana salah satu pasangan diserang secara personal dan diberi nilai yang tidak lazim, maka justru rakyat akan mendukung penuh karena merasa tidak pada tempatnya bagi budaya kita sebagai masyarakat Indonesia.
Itulah salah satu faktor sebenarnya kekalahan dari pasangan 01 dan 03, yang harus nya bisa jadi bahan introspeksi diri untuk perbaikan bangsa ini kedepan .
Kita semua berharap masih ada akal sehat dari para hakim – hakim yang mulia di MK, apapun dugaan, tuduhan dan statement yang disampaikan oleh pemohon dalam gugatan sengketa Pilpres saat ini, berikut data, bukti – bukti serta keterangan saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli yang disampaikan oleh para pemohon, demikian juga yang disampaikan oleh pihak termohon intervensi ( Paslon 02) dan segenap bukti tandingan dan keterangan saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan, pada akhirnya kembali bermuara pada putusan MK untuk memutus sengketa/gugatan PHPU secara Impartial, Obyektif, Holistik dan adil secara hukum. Disinilah watak kenegarawan para hakim Mahkamah Kontitusi di uji.
Mudah mudahan masih ada watak kenegarawanan sebagai hakim dan ahli Tata Negara yang punya visi mendatang yakni demi bangsa, demi demokrasi yang sehat, den Ajembar den Momot, lawan den wengku, den koyo Segoro.
Semoga Tuhan selalu beserta kita semua dan selalu melindungi bangsa ini.
