Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan kewenangan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak ada kadaluarsa.
Menurut dia, masa jabatan presiden masih tersisa satu hari lagi. Hak angket bisa digulirkan.
“Hak angket sebagai upaya menelusuri pelanggaran UU oleh presiden, tentu tidak miliki batas kadaluarsa. Bahkan jika presiden tinggal sehari sekalipun menjabat,” kata Dedi dihubungi Selasa (9/4/2024).
Dedi juga menilai masih terbuka jalan untuk lanjutkan hak angket DPR.
Meskipun, menurutnya lambatnya proses pengusungan bukan karena sedang ada sidang MK. Tetapi lebih mungkin adanya operasi politik untuk lobi-lobi.
“Ini yang membuat hak angket seolah jalan di tempat,” jelasnya.
Selain itu kata Dedi, hal lain potensial yang menghambat tidak kompaknya parpol yang meyakini ada kecurangan di Pemilu 2024.
“Jika rupanya masing-masing parpol utamanya yang merasa ada kejanggalan di Pemilu 2024 tidak konsolidatif, melainkan mencari keuntungan masing-masing dari polemik ini,” tambahan.
Dedi menegaskan bahwa hak angket murni kekuasaan DPR, dan sasarannya adalah presiden.
“Sehingga (Hak angket) memungkinkan terjadinya perlawanan kuat, karena presiden tentu berupaya menihilkan dukungan hak angket di DPR itu,” tegasnya.
Syarat pengajuan hak angket DPR paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.
Selain itu pengusulan hak angket disertai dengan dokumen, yang memuat paling sedikit materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.
