”Democrazy”

Daftar Donatur Palestina

Begitulah antara kebenaran dan kejahatan, pada satu waktu memiliki disparitas yang cukup jauh. Di lain waktu terkadang saling menyalip dan bukan tidak mungkin bisa bercampur atau menyatu. Kohesifitas keduanya memungkinkan terjadi ketika sistem nilai diatasnya yang mengatur dan membuat rambu-rambu sosial begitu lemah. Sebagai contoh sebut saja sistem demokrasi yang menjadi produk konstitusi. Sangat sulit menjadi regulasi dan produksi yang menghasilkan pemilu yang kapabel dan akuntabel. Bagaimana pelaksanaan pilpres dan pileg yang mengungkap data dan fakta betapa berjaraknya antara nilai-nilai dan tindakan. Harapan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia hanya menjadi uthopis. Pesta demokrasi dan amanat konstitusi itu telah terkena toxid, tercemar akut oleh cawe-cawe presiden, mobilisasi aparatur pemerintahan serta politisasi anggaran dan sembako. Pilpres 2024 seperti resan air ke air, resan minyak ke minyak. Kejahatan mendapat kemenangan dan kekuasaan, kebenaran untuk kesekian-kalinya harus terpinggirkan.

Miris dan alangkah disayangkan, pada kehidupan demokrasi yang terjadi di Indonesia, sering mengemuka kebenaran dan kejahatan bukan mengacu pada spiritualitas atau nilai-nilai universal seperti moral, etika dan kemanusiaan. Seperti terjebak pada kaidah hukum yang prosedural dan formal, demokrasi di negeri Pancasila seperti tak bernyawa, tapi bisa hidup sebagai zombie. Menjadi pemangsa kayaknya predator. Penjahat dan orang bodoh menjadi pemimpin dan mengurus kepentingan khalayak. Sementara, yang berhak dan memiliki kelayakan ditempatkan sebagai pengganggu dan ancaman sehingga harus disingkirkan. Dengan mesin rekayasa sosial berwatak kapitalitik dan transaksional serta mikro chip liberalisasi dan sekulerusasi. Demokrasi telah membuat uang dan kekuasaan telah menjadi standar yang menentukan kebenaran dan kejahatan. Pseudo demokrasi itu tak ubahnya sedang melakukan makar pada Tuhan sebagai pemilik kekuasaan yang sejati dan sesunguhnya.