Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyampaikan enam pernyataan sikap terkait revisi Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sejumlah poin sikap menyoroti klausul yang dianggap berpotensi merusak demokrasi, kebebasan berpendapat dan konflik antarlembaga.
Berikut pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian terkait revisi UU Polri yang dibacakan di Kantor LBH Jakarta, Ahad (2/6/2024).
1. Menolak Keras Revisi UU Polri berdasarkan inisiatif DPR RI.
2. Menuntut DPR maupun pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan tentang revisi UU Polri pada masa legislasi ini.
3. Menuntut DPR dan presiden untuk tidak menyusun UU secara serampangan hanya untuk kepentingan politik kelompok dan mengabaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Pembentukan UU baru semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan sistem demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia dalam rangka melindungi warga negara bukan justru sebaliknya mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.
4. Mendesak DPR untuk memprioritaskan pekerjaan rumah legislasi lain yang lebih mendesak seperti revisi KUHAP, RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat dan lain-lain.
5. Mendesak pemerintah dan parlemen untuk melakukan evaluasi yang serius dan audit yang menyeluruh pada institusi kepolisian dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga HAM negara.
6. Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja kepolisian, baik dalam hal penegakan hukum, keamanan negara, maupun pelayanan masyarakat, yang mampu memberikan sanksi tegas kepada individu pelaku dan juga perbaikan institusional untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi pada masa mendatang.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur meminta pemerintah menganalisis dengan tepat dan mendalam revisi UU Polri yang diinisiasi oleh DPR. Dia juga meminta DPR menunda segala pembahasan terkait revisi tersebut karena dinilai banyak berisi konten yang berbahaya.
“Dari sisi keamanan dari sisi kelembagaan dari sisi perlindungan HAM dari sisi ruang demokrasi ke depan tentu ini sangat berbahaya dan membutuhkan masukan publik yang sangat banyak, dan membutuhkan kajian yang mendalam dimana perbaikan kepolisian yang kita butuhkan,” kata Isnur.
