Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Pakar filsafat politik Rocky Gerung menghadirkan pandangan kontroversial terkait kemungkinan peralihan Republik Indonesia menjadi bentuk kekaisaran.
Menurut Rocky Gerung ini disebabkan oleh fenomena politik masa kini, terutama dalam konteks kandidatur Julius Kaesang.
Rocky Gerung menyoroti bahwa sejarah Romawi kuno memberikan gambaran yang menarik terkait perubahan politik dari republik menuju kekaisaran.
Analogi ini dianggapnya relevan dalam merenungkan dinamika politik Indonesia saat ini, terutama dengan adanya potensi kandidatur Kaesang putra dari seorang presiden.
Menurut Rocky Gerung fenomena politik Kaesang menjadi cerminan yang kuat terhadap dinamika kekuasaan dan legitimasi dalam sistem politik Indonesia.
Dikutip dari youtube Indonesia Lawyers Club, Rocky Gerung menjelaskan “Jadi politik itu ada dalam dua dimensi, dimensi untuk membujuk rakyat dan dimensi untuk menipu rakya.”
Potensi Kaesang sebagai pemimpin masa depan memunculkan pertanyaan krusial terkait masa depan demokrasi di Indonesia.
Dalam konteks ini, Rocky Gerung menegaskan pentingnya melihat sejarah sebagai cermin untuk memahami masa depan.
Perubahan politik yang terjadi di Romawi kuno, mulai dari kematian Julius Caesar hingga berdirinya kekaisaran di bawah Kaisar Augustus, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana perubahan kekuasaan dapat terjadi.
“Republik bisa berubah kembali menjadi kekaisaran,” ucapnya.
Namun, Rocky Gerung juga menyoroti bahaya yang mungkin timbul apabila dinamika politik tidak diikuti dengan kewaspadaan yang cukup.
Peralihan dari republik ke kekaisaran, baik dalam konteks Romawi kuno maupun Indonesia modern, membutuhkan pemahaman mendalam akan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Dengan demikian, pernyataan Gerung tidak hanya mengajak untuk merenungkan potensi politik Kaesang.
Tetapi juga sebagai panggilan untuk seluruh warga negara agar lebih kritis terhadap dinamika politik dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
Rocky Gerung menekankan penting bagi seluruh pemangku kepentingan politik, baik itu para pemimpin maupun masyarakat sipil, untuk terus mengawal proses politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan berpendapat.
