Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf angkat suara perihal tawaran pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Hingga kini baru ormas PBNU yang menerima tawaran “jatah” tambang dari pemerintah tersebut, dan bahkan telah mengajukan izin WIUPK kepada pemerintah.
Yahya atau yang dikenal sebagai Gus Yahya mengungkapkan bahwa konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah itu memang dibutuhkan oleh NU, lantaran untuk mengurus keperluan agama dan kemasyarakatan yang dikembangkan oleh NU itu sendiri.
Menurutnya, NU merupakan ormas keagamaan di Indonesia yang mengelola ribuan lembaga pendidikan dan layanan lainnya.
“Ini pemerintah punya kebijakan afirmasi kepada ormas-ormas keagamaan. Kemudian bagaimana NU menyikapi ini? NU ini pertama-tama seperti saya katakan, butuh, NU ini butuh,” jelas Gus Yahya seperti dilansir platform X dalam akun @nu_online, dikutip Rabu (12/6/2024).
Gus Yahya menyebutkan salah satu strategi mengembangkan layanan untuk masyarakat adalah dengan melibatkan NU dalam sektor pertambangan di dalam negeri.
Dia mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan desain pengelolaan pertambangan yang diberikan oleh pemerintah dengan membuat koperasi yang beranggotakan warga berafiliasi dengan NU untuk membuat suatu PT.
“Insya Allah kami sudah siapkan desainnya jadi itu tadi termasuk bahwa desainnya itu kita bikin koperasi yang anggotanya adalah warga. Dan kemudian join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT yang di situ pejabat-pejabatnya ex officio. Ke depan kami akan mengembangkan model yang secara bisnis lebih reliable, lebih bisa diandalkan profesionalitasnya sekaligus juga lebih aman bagi kepemilikan NU terhadap itu semua,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gus Yahya menyebut bahwa pihaknya saat ini sudah memiliki data pekerja profesional NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional pertambangan kelas satu. Dia mengatakan para pekerja profesional NU tersebut sudah tertarik dan siap bekerja untuk mengelola tambang NU.
“Kita sudah dapatkan data 286 profesional NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional-profesional kelas satu. Dan mereka sudah engage mereka siap bekerja untuk NU,” tambahnya.
Namun, Gus Yahya menekankan bahwa konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah untuk NU harus yang memang lokasi tambang yang tidak bersinggungan dengan masyarakat.
Dia menilai pengelolaan pertambangan harus tetap memperhatikan tanggung jawab moral lingkungn hidup dan kemaslahatan masyarakat umum.
“Kalau misalnya NU dikasih tempat konsesi di tengah pemukiman ya tentu saja kita nggak akan mau. Atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat, misalnya, tentu nggak bisa, nggak mau lah. Kita lihat dulu dimana tempatnya kan. Kita kan belum tahu ini mau dikasih konsesi di mana,” tegasnya.
Dengan begitu, Gus Yahya mengungkapkan pihaknya mendukung gerakan-gerakan yang dipelopori para aktivis lingkungan hidup. Dia menyebutkan para aktivis lingkungan hidup untuk memperhatikan cara agar tidak dikriminalisasi.
“Tentu saja NU dalam hal ini mendukung gerakan-gerakan dari dari para aktivis untuk kepentingan-kepentingan lingkungan hidup ini dan meminta agar mereka tidak dikriminalisasi,” tandasnya.
Asal tahu saja, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan WIUPK yang akan diberikan untuk NU adalah bekas penciutan lahan IUPK PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
“Insya Allah minggu ini. Doain ya biar cepet,” jawab Bahlil saat ditanya bagaimana progres pemberian izin WIUPK kepada NU, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Dia mengatakan, semua jenis perizinan saat ini tengah diurus oleh pemerintah agar bisa selesai sesuai waktu yang ditargetkan, yakni pada pekan ini.
“Semuanya (perizinan). Kan sudah berproses, perusahaannya kan sudah masuk duluan,” jelasnya.
Selain itu, dia menyebutkan bahwa pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan tidak ada hubungannya dengan politik balas budi hasil Pemilihan Presiden RI (Pilpres) 2024-2029.
“Gak ada, gak ada. Ini masa sih kita punya niat baik untuk organisasi keagamaan diartikan dan dikaitkan kaya gitu-gitu, gak ada. Kita fair aja semuanya,” tandasnya.
