Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Pemerintahan Jokowi tengah memasuki fase transisi yang sarat dengan dinamika politik.
Menurut Rocky Gerung dalam momentum ini, terungkap bahwa Gerindra dan PSI berhasil meraih posisi sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keberhasilan ini menandai langkah penting dalam pembagian kekuasaan politik Jokowi di tanah air.
Menurut Rocky Gerung tak hanya itu, Jokowi juga terlihat memastikan posisi untuk keluarganya serta anggota partai pendukungnya sebelum kemungkinan besar meninggalkan jabatan presiden.
Langkah ini mengindikasikan upaya untuk menjaga kepentingan politik kelompoknya dalam jangka panjang.
Dikutip dari youtube pribadinya, Rocky Gerung menjelaskan “Iya ini era Gerindra, Gerindra menang banyak.”
Pembagian posisi strategis di BUMN juga mencerminkan dinamika kekuasaan antara Gerindra dan PDIP, yang memegang peran signifikan dalam pemerintahan saat ini.
Perolehan posisi komisaris menjadi penanda perjanjian politik di antara kedua partai tersebut.
Namun, keputusan ini juga memunculkan keprihatinan terkait potensi nepotisme dan korupsi dalam penunjukan komisaris.
“Saya kira itu soal yang menunjukkan bahwa yang kita sebut kematangan politik atau peradaban politik itu enggak ada di Indonesia,” ucapnya.
Rocky Gerung menekankan masyarakat menuntut agar proses tersebut dilakukan secara profesional dan tidak terikat pada kepentingan politik sempit.
Peran Gerindra semakin menguat dalam lanskap politik, menegaskan dirinya sebagai pemenang dalam dinamika kekuasaan.
Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik.
“Jadi terlihat betul bahwa fungsi-fungsi primer dari lembaga-lembaga politik kita dan lembaga-lembaga ekonomi kita itu hanya sekedar dijadikan tempat penampungan,” jelasnya.
Rocky Gerung menjelaskan penting bagi pemerintah yang akan datang untuk memastikan bahwa penempatan posisi di BUMN didasarkan pada meritokrasi dan kapasitas, bukan sekadar kepentingan politik.
Hal ini menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga negara.
“Komisarisnya pasti adalah kalangan yang dekat dengan partai, jadi sekali lagi kemampuan kita untuk mengolah secara profesional kapasitas sumber daya kita itu akhirnya jadi ladang korupsi, itu yang kita dari dulu mau terangkan,” tutupnya.
