Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara baru di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan publik, baik pro maupun kontra.
Berbagai pertanyaan dan kritik muncul terkait keberlanjutan dan realisasi proyek yang digadang-gadang akan jadi pusat pemerintahan Republik Indonesia.
Satu di antaranya sorotan dari filsuf sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung.
Kebetulan Rocky Gerung dihadirkan dalam diskusi bertemakan Meramal Masa Depan Kaltim yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kaltim di Warung Kopi Sappo, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (13/6/2024) malam.
Pada kesempatan tersebut, Rocky Gerung kembali melemparkan kritik terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Rocky menyebut bahwa tidak ada satu pun investor yang berminat mendanai proyek ambisius tersebut.
“Investornya nol. Dulu itu yang saya bilang. Setelah 1 tahun, baru Pak Halil mengaku bahwa tidak ada satupun investor untuk IKN,” tegas Rocky Gerung.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya disebut ada 1.200 investor yang menunggu di Kalimantan, namun ternyata yang menunggu adalah truk-truk yang kekurangan solar.
Rocky menilai proyek IKN ini lebih didasarkan pada ambisi pribadi dan politik yang hanya dapat dihentikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“IKN itu adalah ambisi seseorang yang menginginkan dia diingat punya legacy. Ambisi, isinya ambisi dinasti dan ambisi politik,” ujar Rocky Gerung.
Rocky juga menyoroti ketidakjelasan dan keraguan dalam kabinet terkait anggaran proyek IKN.
Lebih lanjut, Rocky menyebutkan bahwa proyek IKN bisa menjadi proyek mangkrak dan mengingatkan bahwa nasib Kalimantan Timur diombang-ambingkan oleh kebijakan yang tidak jelas.
“Kita tahu dari awal bahwa proyek ini bakal mangkrak. Investor asing tidak mau tanam modal di sini karena dua alasan, status tanah dan stabilitas politik,” kata Rocky Gerung.
Rocky beranggapan, proyek ini lebih didasarkan pada keinginan pribadi Presiden Jokowi untuk diingat sebagai Bapak Ibu Kota Negara.
“Namun faktanya tidak didukung oleh anggaran dan kesiapan lapangan yang memadai,” tuturnya.
