Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Komisi XI DPR meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mempertegas aturan main kebijakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sesuai program pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, penegasan aturan main defisit dalam APBN transisi ini penting supaya defisit yang dirancang untuk tahun depan tidak semakin melebar, karena pemerintahan saat ini ingin tetap memasukkan program-program prioritasnya, sementara pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin menambah program baru yang menjadi janji politiknya.
Penegasan aturan main defisit itu menurutnya harus dilakukan dengan cara memperbaiki ketentuan RPJPN dari yang selama ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Yakni, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa harus memastikan APBN Perubahan (APBNP) yang dibolehkan dalam Pasal 5 itu hanya berisi program rutin pemerintah.
“Nah, oleh karena itu di RPJP baru mengenai transisi dipertegas aja pak bahwa di APBN transisi itu hanya berisi belanja-belanja rutin, dipertegas pak,” kata Dolfie saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Suharso Monoarfa di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
“Jangan seperti sekarang bingung, yang lama ingin cawe-cawe, yang baru juga punya program baru, bentrok, akhirnya defisit dibuat besar untuk menampung dua-dua pihak,” tegas Dolfie.
Dolfie menjelaskan, ketentuan tegas terkait program rutin yang seharusnya masuk dalam APBNP pengganti APBN 2025 yang saat ini disusun pemerintahan Presiden Jokowi hanya program-program seperti pelayanan dasar, di antaranya kesehatan, pendidikan, administrasi yang semuanya tidak boleh dihentikan keberlanjutannya.
“Dipertegas pak, kalau tidak seperti sekarang, yang lama cawe-cawe, yang baru ingin program aspirasinya ingin ditampung APBN, enggak kuat, akhirnya defisitnya yang diperbesar jadi itu tolong dimasukkan pasal itu,” tegas Dolfie.
Sebagaimana diketahui, dalam rancangan awal APBN 2025 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan supaya defisitnya sebesar 2,45%-2,82%. Rancangan awal defisit itu jauh lebih lebar dari target defisit APBN 2024 yang hanya sebesar 2,29%.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pun telah meminta supaya memberi fleksibilitas terhadap pemerintahan baru dalam menentukan anggarannya pada 2025 melalui APBNP, rancangan awal defisit harusnya dibuat rendah, yakni kisaran 1,5% sampai dengan 1,8% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait adanya potensi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengubah APBN 2025 yang kini tengah disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sri Mulyani mengatakan, APBNP sebetulnya mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan Jokowi untuk 2025.
“Sebetulnya mekanisme APBNP diatur dalam UU jadi apapun yang akan dilakukan tentu itu diskresi dan kewenangan dari pemerintah baru mengenai bagaimananya,” ucap Sri Mulyani.
“Namun kami ini dalam menjalankan tugas hari ini untuk susun APBN 2025 kita juga terus berkoordinasi, komunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga coba pahami dan desainnya sesuai dengan yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai programnya,” ucap Sri Mulyani.
Meski ada mekanisme APBNP yang diatur dalam UU, Sri Mulyani tetap menegaskan bahwa APBN harus dikelola kesehatannya dengan baik dan dijaga keberlangsungannya untuk pembangunan jangka panjang. Sebab, jika APBN tidak dikelola dengan baik dan dilaksanakan hanya untuk menjalankan suatu program tanpa memperhatikan kesinambungannya hanya akan menciptakan krisis bagi suatu negara.
“Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mencontohkan salah satu bukti tidak terjaganya APBN dengan baik hingga menyebabkan suatu negara krisis terjadi pada Argentina. Pada abad ke 19, ia mengatakan, sebetulnya ekonomi Argentina sangat maju hingga menjadikannya negara kaya, namun karena APBN nya tidak dikelola dengan baik hingga menyebabkan defisitnya terus membengkak membuat negara itu kini malah terjebak ke dalam middle income trap.
“Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat seperti Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga,” tutur Sri Mulyani.
