Jakarta, hajinews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan S3ksual terhadap Anak.
Dalam Peraturan Pemerintah ini menyebut Pasal 1 ayat 2 dalam regulasi itu berupa tindakan kebiri kimia atau pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang pernah dipidana karena praktik kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pers3tubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat s3ksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.
Kemudian, pada Pasal 5 dalam PP tersebut menerangkan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal dua tahun. Sementara Pasal 6 disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia ditempuh melalui tiga tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W Eddyono, menolak keras penggunaan tindakan kebiri sebagai hukuman. Begitu pula dengan penerapan hukuman mati sebagai pemberantan hukuman.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk bergerak cepat dalam menangani kejahatan kekerasan s3ksual yang semakin marak belakangan ini. Jokowi juga meminta supaya hukuman kebiri dapat segera diterapkan kepada para pelaku kejahatan s3ksual.