Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id,- Wacana perubahan ihwal masa jabatan presiden yang tertuang dalam UUD 1945 terus mengemuka. Ada yang ingin tetap jabatan presiden cukup dua periode, ada pula yang menginginkan 3 periode.
Wacana itu bersumber dari penuturan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Persatuan Pembangunan Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019), seperti dilansir detik.com.
Menurut dia, usulan-usulan itu baru sebatas wacana. Misalnya masa jabatan presiden cukup satu kali, namun dengan durasi kepemimpinan selama delapan tahun.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengkritisi usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga kali dengan durasi kepemimpinan total selama 15 tahun. Kritikan itu disampaikan Ujang kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2019) malam.
“Sudah mulai ngawur dan aneh. Ingin melanggengkan kekuasaan Jokowi dan para pendukungnya. Di Amerika Serikat saja sebagai mbah-nya demokrasi masa jabatan hanya dua periode,” katanya.
“Mereka ingin mengulang Orde Baru. Nanti setelah sudah dapat tiga periode, lalu ingin empat periode dan seterusnya,” lanjut pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia tersebut.
Ia mengingatkan agar MPR RI tidak menggolkan wacana itu. Sebab, rakyat berpotensi marah. Jika itu terjadi, maka yang repot adalah pemerintah.
“Pemerintah dan DPR, juga MPR, bekerja saja yang baik untuk rakyat. Sejahterakan rakyat. Jangan khianati dan bohongi rakyat. Jangan baru dilantik jadi pimpinan MPR saja, sudah berpikir untuk melanggengkan kekuasaan,” ujar Ujang.
“Dua periode jabatan presiden itu sudah ideal dan terbaik. Jika sampai tiga periode masyarakat akan muak,” lanjutnya.
Merespons polemik yang ada, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan MPR RI belum pernah membahas amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Penegasan itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
“Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden sampai tiga kali kami belum pernah membahasnya baik di tingkat pimpinan maupun di partai. Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada,” ujar Bamsoet. (fur/cnbcIndonesia).
