Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id,- Negara mestinya mempermudah orang menimba ilmu dalam majelis taklim, bukan menyusahkan mereka yang harus mendaftar dengan segala persyaratan.
Oleh karena itu cendikiawan Muslim Azyumardi Azra meminta Menteri Agama Fachrul Razi segera mencabut Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim yang menuai kontra dari banyak masyarakat.
Menurut Azyumardi, negara terlalu jauh mengatur keagamaan yang selama ini dijadikan kaum ibu-ibu untuk menimba ilmu agama.
“Cabut saja itu PMA. Pemerintah jangan terlalu jauh mengatur. Jangan seperti tidak ada kerjaan lain,” kata Azyumardi di Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12).
Azyumardi tidak sepakat dengan PMA yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan anggota, berikut mendata KTP anggota sampai melaporkan sumber dana majelis taklim dan mengurus surat domisili. Menurut Azyumardi, negara cukup mengatur hal-hal yang pokok saja.
“Sering juga majelis taklim itu menjadi forum untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Di sana ibu-ibu diajar kembangkan usaha rumah tangga. Jadi kan bagus,” ujar Azyumardi.
Andai ingin menangkal radikalisme, sebaiknya Kemenag menurut Azyumardi memanggil penceramah yang kerap menyebarkan ujian kebencian.
“Ustaz yang radikal memang ada dan itu sangat sedikit jumlahnya. Ya dipanggil saja ustaz yang bersangkutan. Itu aja yang dikejar,” ucap Azyumardi.
Azyumardi menyarankan Menag agar lebih banyak menciptakan suasana kondusif, aman, harmonis, dan rukun. Caranya Kemenag harus lebih banyak berdialog dan silaturahim dengan pemimpin umat Islam, Protestan, Katolik dan lain-lain. (Fur/republika).
