Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews – Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menonaktifkan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI. Mantan presenter itu tak terima dan menegaskan tetap sebagai Dirut TVRI.
Penonaktifan Helmy itu tertuang dalam Surat Dewan Pengawas pada 5 Desember 2019. Surat itu berisi pembebastugasan Helmy dari jabatannya.
Saat dikonfirmasi, Helmy menegaskan bahwa dia tetap Dirut TVRI yang sah. Dan juga didukung oleh direktur lainnya. “Saya tetap Dirut TVRI secara sah dan didukung semua direktur. Save TVRI!” kata Helmy, Kamis (5/12/2019).
Helmi juga mengirimkan surat tanggapan ke Dewas LPP TVRI. Dalam surat itu, dia menegaskan bahwa surat keputusan Dewas itu cacat hukum. “Kami menyatakan bahwa SK tersebut tidak berlaku,” tulis Helmy di surat tanggapan tersebut.
“Saya, Helmy Yahya, menyatakan sampai saat ini masih tetap menjadi Direktur Utama LPP TVRI yang sah periode tahun 2017-2020,” tegasnya.
Merespons kisruh di tubuh stasiun televisi milik pemerintah itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid bakal segera memanggil kedua belah pihak untuk mediasi.
“Saya baru dapat informasinya, saya belum pelajari suratnya tapi tentu kita harus utamakan musyawarah. Jadi nanti kemungkinan besar keduanya kita panggil, kita coba mediasi di Komisi I supaya tahu persisnya permasalahannya apa,” kata Meutya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).
Meutya menyebut Komisi I DPR selama ini baru mendengarkan keterangan dari Dewas LPP TVRI dan direksi secara terpisah. Mediasi ini demi menghadirkan solusi yang terbaik untuk TVRI.
“Ini lembaga penyiaran publik, jadi sebetulnya kami agak kecewa bahwa terjadi disharmonisasi antara Dewas dan direksi karena seharusnya kedua pihak mengutamakan bagaimana memberikan yang terbaik untuk lembaga penyiaran publik kita,” sebut Meutya.
Politikus Golkar itu menyebut akanl mempertemukan Dewas dan direksi TVRI sesegera mungkin. Dia sendiri mengaku tidak terlalu peduli terhadap kepentingan personal direksi ataupun Dewas, yang diutamakannya ialah kepentingan publik. “Jadi bukan ketidaknyamanan direksi, ketidaknyamanan Dewas, tapi (soal) ketidaknyamanan publik. Jadi ini harus segera kita carikan solusi,” ujar Meutya. (rah/detik)
