Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Persoalan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20.367 ton yang turun mutu atau terancam busuk menemui jalan keluar. Beras sisa impor yang diperkirakan senilai Rp 160 miliar itu sudah laku dilelang dan oleh perusahaan pemenang lelang bakal dijadikan bahan baku lem.
Perum Bulog telah menetapkan PT Zona Eksekutif Linier yang memproduksi lem furniture (mebel) sebagai pemenang lelang. “Pemenang lelang terbuka beras turun mutu adalah PT. Zona Eksekutif Linier, perusahaan industri lem furniture,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh, Senin (23/12/2019).
Tri Wahyudi memastikan, beras tersebut akan diolah menjadi bahan dasar lem mebel sesuai dengan izin industri yang dipegang sang pemenang lelang. “Kan izin industrinya sudah jelas di bidang apa, dia industri lem furniture, kan. Dan itu bisa (diproduksi menjadi bahan baku industri lem mebel). Sudah kami konfirmasi, sudah kami cek juga,” jelas Tri.
Lalu, berapa nilai yang ditawarkan PT Zona Eksekutif Linier untuk memenangkan beras tersebut?
PT Zona Eksekutif Linier dinyatakan resmi memenangkan lelang atas 20.367 ton CBP yang turun mutu atau terancam busuk karena sudah disimpan lebih dari 4 bulan. Beras tersebut dilelang dengan harga dasar Rp 23,75 miliar. Adapun nilai yang diajukan PT Zona Eksekutif Linier sebesar Rp 23,8 miliar. “Ada update dong, itu kan harga minimal. Kemarin yang menang itu sekitar Rp 23,8 miliar,” ucap Tri Wahyudi.
Menurut dia, dalam proses pelelangan yang telah dibuka sejak 13 Desember 2019 itu, 12 perusahaan mendaftar lelang. Setelah diseleksi, terdapat 5 perusahaan yang lolos persyaratan administrasi. Dalam tahap penawaran, hanya 4 perusahaan yang mengajukan. Satu di antara 5 perusahaan tersebut yaitu perusahaan yang bergerak di industri sabun mundur.
Bulog bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satgas Pangan Mabes Polri, dan Intelkam Mabes Polri untuk mengawasi PT Zona Eksekutif Linier dalam mengolah 20.367 ton beras yang terancam busuk tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi aksi penggunaan beras untuk konsumsi, baik pangan maupun pakan.
“Kami mengundang juga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satgas Pangan Mabes Polri, dan Intelkam Mabes Polri. Kami sudah sampaikan kepada peserta bahwa beras ini kami awasi pengeluarannya. Satu butir pun kami awasi, dari gudang Bulog sampai ke mana pun kami awasi. Jadi insyaallah tidak akan ada kebocoran. Dan ini sudah dilarang untuk dikonsumsi baik pangan maupun pakan,” urai Tri Wahyudi.
Dia menegaskan, jika perusahaan tersebut melanggar aturan yang sudah diberlakukan dalam lelang, maka bakal dijatuhi sanksi hukum oleh instansi-instansi tersebut.
“Ini hanya boleh untuk industri. Nanti kalau dia melanggar ya sudah ada aturannya. Nanti ada sanksinya lah. Ada larangan-larangan tidak boleh mengedarkan barang-barang yang tidak boleh dikonsumsi, kan ada sanksinya. Detailnya kami belum tahu, nanti kami akan koordinasi sanksi-sanksinya. Yang pasti sanksi hukum pasti ada,” papar Tri Wahyudi. (
Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli menyebut kerugian akibat kasus impor beras di era Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bersama para menteri pendukungnya sangat fantastis.
Menurut Rizal, sisa impor yang diperkirakan senilai Rp 160 miliar tersebut adalah imbas impor ugal-ugalan yang dilakukan Enggar bersama beberapa menteri yang menyetujui impor beras saat itu.
“Inilah Mega-Karya Enggar dkk (menteri-menteri yang setuju impor beras ugal-ugalan 2017-2018),” kata Rizal Ramli dalam akun twitternya, Selasa (3/12).
Bahkan, Rizal melihat potensi kerugian impor jor-joran tersebut melebih skandal Century yang merugikan negara hingga Rp 7 triliun. (rah/detik)
