Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id– Diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia menyangkut persoalan etnis Muslim Uighur di Xinjiang belum terlihat konkret. Penilaian ini disampaikan Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra kepada CNNIndonesia.
Azyumardi menganggap, selama ini peran diplomasi justru banyak dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menyarankan, sebaiknya pemerintah Indonesia lebih aktif melakukan pendekatan ke Pemerintah China. Salah satunya, bisa dengan mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah China.
“Diplomasi dimainkan Ormas-Ormas Islam yang melihat ke sana dan juga memberikan catatan-catatan kepada pemerintah China melalui kedutaannya di sini,” tutur Azyumardi Azra ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12).
“Saya kira kalau perlu mengadakan pertemuan bilateral dulu pada tingkat menlu. Baru nanti mungkin pada tingkat yang lebih tinggi,” sambung dia lagi.
Kendati demikian, Azyumardi mengakui, langkah diplomasi lunak pun harus dilakukan dengan hati-hati dan matang dipikirkan.
“Kalau ada yang menuntut supaya Indonesia memutuskan urusan diplomatik dengan China, saya kira juga itu tidak pada tempatnya,” lanjut Azyumardi.
Cendekiawan yang juga guru besar UIN Syarif Hidayatullah ini menyadari, langkah tersebut memang sulit.
Indonesia, kata dia, dalam kasus Uighur juga perlu memastikan agar jangan sampai langkah mencari penyelesaian itu terkesan mencampuri urusan dalam negeri China.
Namun salah satu yang bisa dilakukan, menurut dia, Indonesia terlebih dulu harus membuka ruang-ruang dialog dengan pemerintah China.
“Makanya itu harus pintar-pintar, harus hati-hati karena kalau mencampuri urusan dalam negeri, itu kan pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki prinsip kebijakan luar negeri, tidak mencampuri urusan dalam negeri [negara lain],” ucap dia.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri China terkait masalah muslim Uighur. Moeldoko menyebut masing-masing negara punya cara dalam mengatur urusan dalam negeri.
“Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (23/12) lalu.
Moeldoko menyatakan, pemerintah RI tak akan masuk ke dalam urusan negara manapun, termasuk China. Menurutnya, setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. (cnnindonesia)
