Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menyampaikan sejumlah kritikan tajam ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Said Aqil menyebut Indonesia saat ini dikuasai oleh segelintir orang yang hanya punya duit.
“Sekarang ini yang korupsi triliunan tenang-tenang saja. Kenapa? Negara ini sekarang sistem yang berjalan negara oligarch. Ini negara dikuasai oleh orang-orang yang punya duit. Atau didukung oleh orang-orang yang punya duit. Pak Jokowi tidak punya duit, Pak Jokowi tidak punya partai karena bukan ketua partai, tapi didukung yang punya duit dan punya partai,” ujar Said Aqil di Pesantren Bina Insan Mulia, Cisaat, Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Melarat tidak punya duit jangan berharap jadi Bupati Cirebon, melarat tidak punya duit jangan berharap jadi Gubernur Jawa Barat. Yang pegang kuasa adalah oligarch, sekelompok kecil yang punya duit. Atau didukung orang yang punya duit, paham mboten?” lanjut Said Aqil dengan suara lantang di hadapan para jemaah haul.
Pimpinan ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini menyatakan para oligarch atau orang yang berkuasa itu kebanyakan sudah kaya sejak zaman Orde Baru. Hanya saja di zaman Orde Baru mereka kaya tapi tidak berpolitik karena politiknya Soeharto dikuasai tentara. Yang bukan tentara tidak bisa berpolitik hanya mereka kaya saja.
“Nah sekarang di era reformasi bebas ini, uang yang dikumpulkan di era Orde Baru untuk kepentingan politik. Jadi jangan harap NU bisa menang selama NU tidak punya uang, jangan harap NU bisa berkuasa selama tidak punya uang atau didukung oleh orang yang punya uang,” ujar Said Aqil.
Dia menilai, Indonesia sebenarnya berada dalam kondisi sangat berbahaya karena negara dikuasai oleh para oligarch yakni dipimpin oleh sekelompok kecil yang punya uang, pemilik modal besar.
Selanjutnya Said Aqil menyoroti maraknya trend ekonomi berbasis teknologi digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Ketum PBNU dua periode ini menyebut para pemain di ekonomi digital hanya akan melahirkan kapitalis baru.
“Apalagi nanti dengan bisnis online, digital, Bukalapak, Lazada, apalagi-apalagi? Itu akan melahirkan kapitalis-kapitalis baru. Ayo yang punya Bukalapak kira-kira orang Cisaat bukan? Ya bukan. Yang punya Lazada orang Cisaat bukan? Yang menguasai online orang Cirebon bukan? Ya bukan. Akan melahirkan kapitalis-kapitalis baru,” papar Said Aqil.
Said Aqil menegaskan, kapitalisme ini sangat tidak memberikan rasa adil kepada rakyat Indonesia. Dia lantas juga menyinggung sila kelima dari Pancasila yang menurutnya masih jauh panggang dari api. “Pancasila yang jauh panggang dari api adalah sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adil tidak? Wong cilik pergi ke pengadilan kalah pasti, walaupun kita benar seribu persen menang gak kira-kira? Walau pengacaranya pintar tapi tidak punya duit tetap kalah,” katanya.
“Mau utang ke bank wong cilik mau masuk aja pasti ragu-ragu. Tapi kalau orang kaya yang mau utang, bank malah yang nawari butuh duit gak? ada di bank banyak, kalau konglomerat ditawari tapi kalau wong cilik, diperiksa bolak-balik jaminannya, ini namanya sistem oligarch. Paham?” sambung Said Aqil.
Meski demikian, Kyai Said menyebut organisasi yang dipimpinnya bukan berarti anti dengan para konglomerat. “Alhamdulillah, NU punya prinsip, NU punya mabda’, kita tidak anti konglomerat tapi konglomerat harus nyangking mengangkat kelas menengah. Kelas menengah harus nyangking kelas kecil, kelas kecil buka lahan kerja-kerja kelas rakyat kecil, paham mboten?” tuturnya.
Eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang berlebihan juga diwanti-wanti oleh Said Aqil. Menurutnya, ini melanggar apa yang pernah disampaikan junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW.
“Banyak hal-hal yang dilanggar oleh kita, Rasulullah mengatakan 15 abad yang lalu, tiga hal kekayaan alam tidak boleh dibisniskan; pertama air. Air tidak boleh dibisniskan sebab air adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita beli air kemasan ada harganya 2 ribu atau 3 ribu, niat beli botol atau buat ongkos kirim. Air sekarang sudah dibisniskan dimonopoli oleh pabrik-pabrik air minum,” paparnya.
Lebih lanjut Said Aqil mencontohkan, di Sukabumi sumber-sumber air yang bersih dan bagus sudah dikuasai asing. “Yang kedua adalah energi. Apa energi itu? Gas, minyak, batubara, listrik tidak boleh dibisniskan. Batubara punya kita bersama, minyak punya seluruh rakyat Indonesia, gas juga punya kita bersama,” tegas dia.
“Yang namanya minyak masih dikuasai oleh sekelompok orang mafia minyak, dulu namanya Petral, sekarang dibubarkan. Pertamina, yang namanya Pertamina punya anak perusahaan 167 atau 164, itu artinya apa? Monopoli bisnis di Pertamina oleh orang-orang itu-itu saja,” tambah Said Aqil.
Sedangkan di bidang perbankan, Said Aqil juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah untuk membantu rakyat kecil terkait dengan pinjaman modal rendah bunga. Hal ini mengacu yang dialami PBNU ditawari pinjaman dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tapi ternyata bunganya memberatkan.
“Dulu pernah tiga tahun yang lalu Sri Mulyani datang ke PBNU akan mengucurkan kredit ultra mikro sebesar 1,5 Triliun untuk warga NU supaya bisnisnya jalan diutangi, eeeh ternyata bunganya 9 persen, ini sama saja dengan bank. Kalau betul-betul afirmasi berpihak pada orang kecil seharusnya 3 persen, sampai sekarang belum cair. Ini kebobrokan pemerintah sekarang, kapitalis baru, oligarki baru,” kata Said Aqil menegaskan kembali. (rah/tribunnews)
