Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id-Ada cerita menarik yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani soal penggunaan dana desa. Menurutnya, banyak masyarakat yang mengadu terkait dugaan penyelewengan penggunaan dana desa melalui akun media sosial.
Sri menilai, media sosial cukup efektif untuk menggali permasalahan pengelolaan dana desa.
“Kalau di sosmed (social media) banyak feedback ke saya. Bilang, ‘Ibu tolong diawasi dana desa Bu, kepala desa saya baru beli rumah baru’, dan semacamnya,” ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/1).
Sri Mulyani menuturkan, desa di Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 75 ribu desa, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 900 juta hingga Rp 3 miliar setiap tahunnya. Besarnya anggaran ini disadarinya menggelitik banyak oknum untuk memperkaya diri.
Dia menengarai, besarnya anggaran ini pula yang menyebabkan saat ini banyak orang ingin menjadi kepala desa. Pasalnya, di samping mendapatkan gaji, mereka juga punya kuasa untuk mengelola dana desa.
“Sekarang banyak yang kepingin jadi kepala desa, karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah. Terus ada anggaran, pastinya. Jadi orang (berpikir), ‘Wah seneng juga yah jadi kepada desa’” tuturnya.
Atas dasar itu, Sri Mulyani mengaku perlu dilakukan perbaikan formula penyaluran dan penggunaan dana desa. Agar lebih tepat sasaran.
“Jadi, kami memang juga harus terus memperbaiki formula maupun implementasi dari dana desa tersebut,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 72 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Pencairan tahap pertama sebesar 40 persen akan dilakukan pada periode Januari-Juni. (wh/jawapos)
