Daftar Donatur Palestina
YOGYAKARTA, hajinews.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersoalkan sikap pemerintah pusat yang belum transparan soal wilayah yang masuk kategori zona merah penyebaran virus corona alias Covid-19.
Sultan mengungkapkan pemerintah daerah sempat mempertanyakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal sebenarnya daerah mana yang masuk zona merah wabah corona. “Yang kami tahu (zona merah) itu selama ini kan hanya Jakarta dan sekitarnya saja. Pemerintah kan tidak mau memberitahu, padahal (informasi) itu berguna buat pemerintah daerah menyusun kebijakan,” kata Sri Sultan di Yogyakarta, Senin (30/3/2020).
Sri Sultan menegaskan bahwa karena pemerintah pusat masih diam soal peta zona merah penyebaran corona maka sampai saat ini tidak ada satu pun gubernur di Jawa yang menyatakan menolak pendatang. Jadi, menurut Sri Sultan, ruang gerak warga dari mana pun praktis masih terbuka lebar untuk ke mana saja.
Sri Sultan mengaku khawatir dengan tidak adanya informasi jelas soal zona merah ini maka wabah virus corona bakal semakin mudah menyebar. Jika kondisi sudah demikian upaya untuk memutus mata rantai penularan menjadi lebih sulit dan beban penanggulangan bertumpuk ke daerah.
“Misalnya ada warga dari zona merah (terpapar Corona), masuk wilayah yang sebenarnya zona hijau (belum banyak terpapar Corona), atau sebaliknya dari zona hijau masuk zona merah, lama lama jadi merah,” terangnya.
Lebih jauh Sri Sultan juga mengharapkan minimnya informasi mengenai zona itu bisa segara disikapi oleh pemerintah pusat. Contonya, bila memang suatu daerah dinyatakan zona merah maka perlu diatur kebijakan yang mendukungnya. Seperti mengatur penggunaan moda transportasi umum dan pribadi.
“Jangan sampai sarana transportasi dari zona merah beroperasi masuk ke zona hijau. Hal begini harus jelas bagi saya kalau untuk memutus penularan virus itu,” tegas Sri Sultan.
Sementara itu di Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan terlihat kecewa setelah rencananya untuk menghentikan sementara layanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Rencana itu dibatalkan oleh pemerintah pusat.
Anies enggan menjawab pertanyaan mengenai batalnya penghentian operasional bus tersebut karena ditolak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Untuk itu, (penghentian operasi bus) langsung ke Dishub saja,” kata Anies saat menjawab wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3) petang.
Anies kembali menegaskan, kebijakan penghentian operasional bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya Covid-19. “Yang jelas, kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas,” tandas Anies. (rah/berbagai sumber)
