Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyebut kondisi pemerintahan menjadi kacau setelah dilanda wabah virus Corona baru alias Covid-19. Dampak pandemi telah memunculkan berbagai persoalan di pemerintahan, di antaranya program Kartu Prakerja.
Rocky mencermati Kartu Prakerja yang sejak dulu dibangga-banggakan pemerintah, kehadirannya saat ini di tengah penanganan wabah Corona hanya membuang-buang anggaran negara. Program pelatihan online melalui Kartu Prakerja oleh banyak kalangan juga dinilai sarat masalah.
Kondisi buruk itu, menurut Rocky, kemudian dibaca oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan, sebut Rocky, Prabowo seolah mengambil alih kondisi agar kerumitan di istana tak tampak. Hal tersebut disampaikan Rocky melalui tayangan YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (29/4/2020).
Awalnya Rocky mengungkap dugaannya soal penolakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap Kartu Prakerja. “Saya enggak tahu siapa itu yang merancang Kartu Prakerja, kalau saya duga Sri Mulyani pasti tidak setuju karena itu pemborosan. Jadi tetap ada makelar di istana yang membuat kebijakan itu tidak utuh,” ujar Rocky.
Selanjutnya Rocky menyinggung peran Prabowo yang dinilai mengambil alih kegaduhan yang terjadi di istana, termasuk soal pujian Prabowo terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya hanya bertujuan untuk menutupi kondisi pemerintah.
“Ketidakutuhan itu yang menurut saya terbaca oleh Pak Prabowo, Pak Prabowo terpaksa harus mengambil alih psikologi kerumitan di istana itu. Dengan mengatakan ‘tetap presiden under control, presiden tetap berwibawa, tetap serius melakukan itu’, karena Prabowo juga membaca keadaan lokal yang kacau balau,” beber Rocky.
Berikutnya Rocky pun kembali menyatakan keyakinannya bahwa Sri Mulyani sejatinya menolak Kartu Prakerja. “Jadi itu hal penting yang harus kita baca bahwa kebijakan dari awal yang terbuang dalam Perppu adalah konflik di antara menteri-menteri. Dan sebagai Menteri Keuangan, saya bisa pastikan dengan kalkulasi yang agak terukur, Sri Mulyani pasti tidak setuju dengan Kartu Pra Kerja yang memboroskan anggaran banyak itu,” papar Rocky.
Lebih jauh Rocky menambahkan, banyak penolakan terhadap Kartu Prakerja karena tak terlalu bermanfaat di tengah wabah Corona yang terjadi di mana-mana saat ini. “Makanya semua orang menganggap bahwa ‘sudah setop Kartu Prakerja karena ekonomi buruk mau kerja apa’,” tegas Rocky.
Program pelatihan Prakerja yang diperkirakan menelan dana Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan daring bagi 5,6 juta peserta Kartu Prakerja pada masa pandemi ini memang telah banyak menuai sorotan negatif dari berbagai kalangan.
Bahkan muncul desakan agar p enyelenggaraan pelatihan secara daring melalui program Kartu Prakerja yang diserahkan pemerintah kepada mitra swasta terpilih ditinjau ulang agar program ini menjadi tepat sasaran. (rah/berbagai sumber)
