Daftar Donatur Palestina
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak hidup berdamai dengan virus Corona baru atau Covid-19 tapi malah memangkas anggaran untuk riset vaksin tak hanya menimbulkan pertanyaan, namun sekaligus memantik persoalan baru.
Baru-baru ini Jokowi menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar bisa berdamai dengan wabah Covid-19 selama vaksin penyakit tersebut belum ditemukan. Sampai sejauh ini pun belum ada tanda-tanda titik terang ditemukannya antivirus Corona.
Untuk bisa hidup berdamai dengan wabah virus Corona tentunya tak semudah asal bicara. Ada konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh pemerintah. Apalagi Jokowi juga ngotot dengan menegaskan bahwa kurva Covid-19 harus turun pada bulan Mei 2020 dengan cara apapun sesuai dengan target yang ditetapkan.
Persoalannya, untuk bisa hidup berdamai dengan Corona sekaligus sembari terus mencari obat virus tersebut membutuhkan anggaran dari pemerintah yang cukup. Bukannya disokong dengan anggaran yang memadai alih-alih malah anggaran yang sudah ada sebelumnya dipotong sangat besar.
Menyoroti suatu kontradiksi dari sikap Jokowi ini, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah untuk mendukung riset agar segera menemukan vaksin Covid-19 dengan anggaran memadai, dibarengi dengan kerja sama antarlembaga.
HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, yang mengamati pernyataan Jokowi hendak berdamai dengan Covid-19, menekankan bahwa keinginan berdamai dengan Covid-19 semestinya dibarengi dengan kebijakan perintah kepada Kemenristek, Kemenkes, serta lembaga-lembaga lain untuk melakukan koordinasi serta kerja sama agar segera menemukan vaksin Corona.
Bagi HNW, mengajak berperang atau berdamai dengan virus Corona hingga ditemukan vaksin tapi tanpa usaha serius dan anggaran yang memadai untuk riset akan menjadi bukti bahwa pemerintah tidak serius ingin memutus penyebaran Covid-19.
Sebab, HNW mengetahui anggaran di Kemenristek tidak mengalami penambahan, bahkan dipotong. Padahal, riset sangat dibutuhkan untuk menemukan vaksin sebagai cara efektif untuk menyelesaikan darurat kesehatan bencana nasional Covid-19. Apalagi, jumlah korban yang terpapar semakin banyak.
HNW menggarisbawahi pemerintah dan rakyat Indonesia tidak akan bisa menang perang atau berdamai dengan virus Corona dan berdaulat secara kesehatan jika kita tidak maksimal mendukung upaya penemuan vaksin.
Mengutip Perpres 54/2020 yang memotong anggaran Kemenristek sebesar Rp 40 triliun, HNW menyebut persentase potongan anggaran terbesar dibanding pemotongan kementerian lainnya, meskipun pemerintah bisa berkilah bahwa pemotongan itu terkait perubahan nomenklatur, ruang realokasi internal Kemenristek.
Namun, HNW menegaskan, untuk mendukung riset vaksin tentu semakin kecil, apalagi dengan hanya anggaran tersisa sebesar Rp 2 triliun. Bahkan, Menristek menyebutkan bahwa pihaknya hanya menganggarkan Rp 40 miliar untuk riset vaksin Covid-19.
Dalam kondisi normal saja, HNW menyebut idealnya dana riset tidak kurang dari dua persen PDB, namun Indonesia selama ini masih terjebak di kisaran 0,3 persen PDB, apalagi dalam situasi pandemi dan bencana nasional.
Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah harus memprioritaskan anggaran riset, seraya mencontohkan anggaran riset vaksin di beberapa negara yang sangat besar, seperti di Amerika Serikat mencapai Rp 16,3 triliun, India sebesar Rp 1,6 triliun, dan Inggris Rp 1,1 triliun. “Saya khawatir Indonesia terlambat menemukan vaksin Covid-19,” kata HNW menegaskan melalui pernyataan tertulisnya, Ahad (10/5/2020).
Oleh karena itu, dia menegaskan kembali, agar perang melawan Covid-19 yang digaungkan Presiden Jokowi saat Konferensi virtual G20 bisa dimenangkan, pemerintah perlu senjata yang efektif antara lain adanya vaksin.
Artinya, kalaupun damai, maka damai dengan Covid-19 akan bermanfaat dan menyelamatkan bangsa apabila vaksin itu segera ditemukan oleh Indonesia, dan itu hanya akan terjadi bila pemerintah serius mendorong riset untuk menemukan vaksin Covid-19.
Untuk itu, HNW mendesakpemerintah harus segera merealokasi anggaran untuk meningkatkan anggaran riset di Kemenristek dan Kemenkes.
Pernyataan HNW itu sejalan dengan pemikiran pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Cecep Darmawan, yang menilai pemangkasan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) untuk penanganan wabah Covid-19 tidak tepat.
Seharusnya, Cecep menegaskan dana infrastruktur yang dialihkan, terutama pemindahan ibukota baru ditunda dulu sementara, jangan dana riset yang dijadikan korban pemotongan.
Senada dengan HNW, Cecep pun mendesak pemerintahan Jokowi hendaknya fokus dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya pada masyarakat. Jadi, pembangunan infrastruktur pada saat krisis seperti saat ini, bukan lagi prioritas utama.
Cecep juga menilai pemotongan sebesar Rp 40 triliun tersebut terlalu besar. Artinya, terlalu berisiko memangkas anggaran riset sedemikian banyak karena dipastikan riset unggulan tidak berjalan.
Padahal, riset sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Tanpa dukungan dana riset yang memadai dipastikan sulit muncul inovasi baru untuk skala nasional. Apalagi anggaran riset selama ini masih dianggap kurang penting oleh pemerintah, sehingga dipotong begitu banyak.
Sekarang dan ke depannya, bagaimana mungkin rakyat Indonesia –seperti yang diminta oleh Jokowi–bisa hidup berdamai dengan virus Corona, sementara anggaran dari pemerintah untuk rakyat bisa hidup dalam bayang-bayang Corona tak memadai? (rah/hajinews.id*)
