Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai inkonsisten
sikap pemerintah dalam menangani Covid-19 dan rencana penerapan kebijakan normal baru atau the new normal sebagaimana diatur Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian virus Corona baru (Covid-19).
Fadli mencermati potensi bencana besar bisa saja terjadi seiring diterapkannya kebijakan the new normal tersebut. “Kebijakan mencla-mencle dan penanganan Covid-19 penuh inkonsistensi, bisa menjadi “new disaster” (bencana baru) bukan “new normal”,” ujar Fadli Zon dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Selasa (26/5/2020).
Anggota Komisi I DPR ini juga menilai kebijakan yang diambil pemerintah tersebut bukan hanya tidak mengacu pada kasus Corona di Tanah Air secara keseluruhan yang belum menunjukkan penurunan kurva.
Namun, dengan adanya kebijakan The New Normal yang secara otomatis diikuti oleh pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu diyakini akan membuat dunia internasional semakin tidak percaya terhadap negara Indonesia.
“Tak hanya soal kasus penyebarannya, tapi kepercayaan dunia thd kita makin pudar. Bisa jadi kita tak bisa masuk ke banyak negara. Mudah-mudahan prediksi saya salah,” lanjut Fadli dalam cuitannya.
Presiden Joko Widodo telah mempersiapkan rencana kebijakan normal baru atau The New Normal untuk empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo. Kemudian, juga untuk 25 Kabupaten/Kota.
Ribuan aparat TNI-Polri bakal dikerahkan secara masif untuk melakukan pengawalan ketat terhadap kebijakan The New Normal tersebut. Pada Selasa pagi kemarin, Jokowi meninjau kesiapan fasilitas umum di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, untuk mendukung tatanan kehidupan normal baru.
Jokowi mengatakan, kedisiplinan masyarakat menjadi kunci dalam penerapan normal baru. Oleh sebab itu, pemerintah melibatkan TNI dan Polri dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam new normal supaya lebih ketat. “Ini akan lebih kita disiplinkan agar protokol kesehatan dijalankan. Jadi, TNI dan Polri mengawasi pelaksanaan di lapangan, memastikan pelaksanaan di lapangan,” kata Jokowi. (rah/berbagai sumber)
