Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – GP Ansor mengingatkan pemerintah akan bahaya memaksakan tatanan kehidupan normal baru atau new normal di saat wabah Covid-19 masih merajalela di Tanah Air, terutama bagi kehidupan di Pondok Pesantren yang jumlahnya puluhan ribu.
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan di Indonesia ada sekitar 28 ribu pesantren dengan jumlah santri sekitar 18 juta orang. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan keagamaan ini menjadi kelompok yang rentan terpapar Covid-19 jika new normal diberlakukan.
“Pesantren sangat rentan jika diberlakukan new normal, sangat rentan untuk menjadi episentrum baru,” kata Gus Yaqut dalam sebuah diskusi virtual soal New Normal, Rabu (27/5/2020).
Gus Yaqut menegaskan pondok pesantren menjadi sangat rentan karena kondisi di lingkungannya yang mayoritas tidak besar. Banyak pesantren yang bangunannya sederhana. “Saya tidak bicara pesantren besar, modern, banyak pesantren kecil-kecil. Satu kamar itu bisa diisi sepuluh sampai dua puluh anak. Bayangkan (bagaimana) mereka bisa melakukan jaga jarak sebagai syarat memperlemah penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Begitu pun dengan tempat wudhunya rata-rata masih berupa bak besar untuk digunakan bersama-sama. Tidak menggunakan pancuran dengan air mengalir. “Situasi seperti ini, jika pemerintah memberlakukan new normal tanpa menghitung keberadaan pesantren, maka sama saja pemerintah ingin membunuh pesantren. Bukan hanya menganaktirikan, tetapi juga menciptakan episentrum baru,” tegas Gus Yaqut.
Lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren menjadi salah satu sektor yang terdampak bila rencana kebijakan new normal oleh pemerintah dengan standar kesehatan dunia benar-benar diterapkan.
“Jika kebijakan tersebut dijalankan untuk semua bidang kehidupan masyarakat, maka pondok pesantren juga akan terkena kebijakan tersebut. Sebab, pertengan bulan syawal, sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas pendidikan,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2020).
Baidowi menegaskan, standar new normal harus benar-benar dijamin berjalan di lingkungan pesantren. Sebab tak dipungkiri, infrastruktur maupun tenaga medis di pesantren masih sangat kurang.
Karena itu, lanjut dia, F-PPP juga mengusulkan pemerintah mencarikan skema lain di luar new normal. Misalnya, memfasilitasi materi pendidikan diniyah secara virtual bagi para santri yang disiarkan oleh LPP TVRI maupun LPP RRI serta bekerja sama dengan vendor telekomunikasi serta menggandeng bank BUMN Syariah yang selama ini sebagai tempat setoran dana haji untuk membantu pembelajaran di pesantren.
“Termasuk juga santri yang mengikuti pendidikan sekolah dan madrasah menyesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud dan Kemenag,” jelas Baidowi.
Serupa dengan Baidowi, anggota Tim Pengawas Penanganan COVID-19 DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pemerintah harus mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 untuk berbagai pondok pesantren karena kegiatan belajar mengajar di pesantren sebelum terjadinya pandemi bersifat komunal.
“Selain itu, banyak aktivitas di pondok pesantren yang dilakukan secara bersama-sama,” kat Siti Mukaromah dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020). (rah/berbagai sumber)
