Daftar Donatur Palestina
SURBAYA, hajinwes.id – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta kepada PT. Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur bantuan agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mulai jaga jarak aman (physical distancing), menggunakan masker serta penyediaan cuci tangan.
Emil menyatakan Pemprov Jatim terus melakukan langkah pemantauan memasuki tahap kedua pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) periode Tahun 2020 yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Harapannya agar pelaksanaan BST tersebut bisa tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terlebih pembagian dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Selain meminta kepada PT Pos sebagai lembaga penyalur bantuan, Emil juga berharap para KPM taat mengikuti aturan yang diberikan, yakni memperhatikan jam pengambilan dan harus tertib ketika melakukan pengambilan BST.
“Saya mohon para KPM bisa taati aturan dengan memperhatikan jam pengambilan dan harus tertib. Bahkan, jika tidak membawa undangan harus dengan berat hati untuk kembali pulang dan mengambil undangan sebagai syarat,” ungkap Emil saat meninjau proses Distribusi BST Kemensos 2020 Provinsi Jatim melalui Kantor Pos Indonesia di Surabaya, Senin (15/6/2020).
Emil mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, Pemprov Jatim mengapresiasi dan berterima kasih kepada PT Pos Indonesia yang telah berupaya menyalurkan BST secara efisien serta melayani masyarakat sebaik dan seramah mungkin. “Keramahan tersebut juga harus diikuti oleh ketegasan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada, sehingga kerumunan tidak terjadi pada saat pengambilan BST,” ujar Emil.
Untuk itu, lanjut Emil, perlu dilakukan kerja sama dan duduk bersama antara PT. Pos Indonesia dengan Dinas Sosial setiap kabupaten/kota guna menyepakati beberapa hal. Ia mengilustrasikan, jika KPM datang tanpa membawa undangan, lalu mereka masuk ke kantor Pos sebelum jadwalnya, maka, bisa dipastikan hal tersebut akan terjadi penumpukan orang.
“Ketegasan seperti ini memang harus dilakukan bukan karena tidak sayang kepada masyarakat, melainkan keamanan kesehatan merupakan hal utama. Sangat bahaya bagi orang yang tidak berkepentingan untuk juga datang sehingga melalaikan protokol kesehatan Covid-19 yang ada,” jelas Emil.
Lebih jauh Emil pun meminta agar PT. Pos Indonesia menyediakan jumlah kursi sebanyak KPM penerima. Termasuk prioritas layanan bagi para lanjut usia (lansia) atau ibu hamil/menyusui. “Allhamdulillah dari pihak PT. Pos menyanggupi dan akan segera menerapkannya, sehingga protokol kesehatan bisa terus dijaga agar penularan Covid-19 di Surabaya bisa turun,” tutur dia.
Pihaknya juga berharap kepada Event Organizer (EO) untuk membantu pemerintah berinovasi agar penyaluran Bansos bisa terdapat traffic atau jalur yang lebih aman dan tertib serta efisien.
Tak hanya itu, pemerintah terus melakukan koordinasi pencocokan data penerima KPM yang masih ditemukan data masyarakat yang terblokir atau terpending. “Inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah. Kami sangat mendukung revisi data sebagai wujud ketepatan sasaran dari penyaluran dan penerimaan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan,” terang Emil. (rah/pr)
