Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Pengerahan BRI sebagai Technical Assistance untuk Bank Bukopin direspons positif kalangan DPR. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai langkah pemerintah melalui BRI itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan aset nasional.
“Kami melihat keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan aset nasional kita, dengan mensinergikan atau menggunakan BRI sebagai Technical Assistance. Itu langkah yang tepat,” kata Kamrussamad seperti dilansir dari jpnn.com, Rabu (1/7/2020).
Politikus Partai Gerindra itu menekankan, apalagi pemerintah memiliki saham lebih kurang 8,9 persen di Bank Bukopin. Kemudian, mayoritas plalform nasabah debitur Bank Bukopin itu mayoritas di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan platform BRI selama ini.
“Jadi kita berharap dengan masuknya BRI sebagai Technical Assistance, itu sejalan, sinergi, inline dengan platform BRI yang selama ini juga di bidang UMKM,” tutur Kamrussamad.
Lebih lanjut dia juga menyampaikan bahwa semua pihak optimistis akan ada solusi terbaik untuk permasalahan likuiditas dan operasional Bank Bukopin dengan masuknya BRI sebagai Technical Assistance. Apalagi Otoritas Jasa Keuangan juga sudah mengemukakan optimismenya.
“Kita berikan OJK kesempatan selaku regulator, sekaligus pengawas perbankan untuk sungguh-sungguh memastian kesehatan Bukopin dan memberikan kepastian kepada nasabah, kepada manajemen, supaya manajemen bisa menenangkan nasabah agar tidak terjadi rush,” kata Kamrussamad.
Adapun Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi meminta semua pihak mengutamakan kesehatan Bank Bukopin dalam upaya penyelamatan agar tidak menimbulkan dampak lanjutan di sektor keuangan di tengah pandemi COVID-19.
“Soal isu nasionalisme, isu Merah Putih, saya sepakat kesehatan banknya dijaga dulu karena kalau ini tidak teratasi, maka imbasnya akan luar biasa dan kita akan menyesal,” katanya dalam diskusi virtual Infobank di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
Ia mengapresiasi langkah cepat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya penyelamatan bank yang didirikan tahun 1970 itu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengharapkan upaya penyelamatan terhadap Bukopin bisa mengerem informasi liar yang sempat membuat kepanikan nasabah.
“Karena kalau terlambat satu, dua hari atau tiga hari, kita tidak bisa membayangkan karena isu di bawah sudah sedemikian liar ditambah hoaks,” katanya. (rah/berbagai sumber)
