Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Umum Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menegaskan PGRI tidak akan bergabung kembali dengan Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ini meski Mendikbud Nadiem Makarim menjanjikan bakal mengevaluasi program tersebut.
Unifah menuturkan pihaknya mengapresiasi Nadiem Makarim yang telah menerima masukan PGRI, Muhammadiyah, dan LP Ma’arif NU terkait POP, namun PGRI memastikan tidak akan bergabung lagi dengan POP. “PGRI tetap mundur,” tegas Unifah seperti dikutip dari Tempo, Kamis (30/72020).
Unifah menyarankan agar POP ditunda tahun ini dan juga sebaiknya dana POP sebesar Rp 595 miliar dialokasikan untuk membantu para guru, siswa, dan tenaga honorer yang kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. “Lagi suasana susah, lebih baik membantu siswa dan guru,” ujar dia.
Lebih lanjut Unifah juga meminta Kemendikbud melakukan evaluasi secara komprehensif, mulai dari konsep program, cara men-delivery program, proses, hingga rekrutmen harus dilakukan transparan dan independen, serta melihat rekam jejak peserta POP.
Menurut Unifah jika evaluasi secara menyeluruh dilakukan maka PGRI bersedia mengikuti POP di tahun depan. “Kami mengharapkan tahun depan dilakukan rekrutmen baru dengan usulan dari kami semua, masyaraakt, maka PGRI dengan senang hati akan mempertimbangkan ikut serta kembali,” jelasnya.
Sebelumnya, LP Ma’arif NU bersama PP Muhammadiyah dan PGRI memutuskan mundur dari POP Kemendikbud. Setelah memberikan sejumlah kritikan, ketiga organisasi ini diminta untuk kembali bergabung dengan POP oleh Nadiem Makarim. Diakui Nadiem ketiga organisasi itu merupakan mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi sikap Nadiem Makarim yang meminta maaf terkait POP yang menimbulkan polemik di masyarakat. Huda mendorong Kemendikbud untuk segera melakukan perbaikan dan menata ulang POP.
Menurut dia, Kemendikbud harus memperhatikan hal-hal yang menjadi keberatan dari NU, Muhammadiyah dan PGRI terkait dengan polemik POP. “Seraya dengan permohonan maaf itu, saya kira tak kalah pentingnya langsung melakukan perbaikan atau penataan ulang tehadap apa saja yang selama ini menjadi point-point keberatan dari PBNU, pihak Muhammadiyah dan PGRI. Permohonan maafnya Mas Nadiem harus didorong ke arah sana,” papar Huda seperti dilansir dari Kompas, Rabu (29/7/2020). (rah/berbagai sumber)
1 Komentar