Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang anggaran belanjanya sudah terealisasikan lebih dari 50 persen di masa pandemi Covid-19 ini. Selain DKI, Sumatera Barat juga sudah berada di atas 50 persen yaitu 52 persen.
“Sumatera Barat sudah berada di atas 50 persen yaitu 52 persen. Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati, lalu DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah tinggi 78 persen, belanja modal juga 90 persen, yang lain ada yang masih di angka 10, 15 persen apalagi bansos masih 0 persen itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (1/9/2020).
Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui “video conference”.
Menurut Jokowi ia memantau setiap hari realisasi angka belanja per daerah. “Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti di semua provinsi, kabupaten, kota karena kelihatan angka-angkanya tolong diperhatikan sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja bansos segera terealisasi,” ujar Jokowi.
Pada kesempatan itu Jokowi memerintahkan 34 gubernur untuk segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial (bansos) pada September 2020 untuk mencegah resesi.
“Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi, karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” kata Jokowi.
Jokowi pun meminta sekali lagi agar para gubernur dapat segera merealisasikan APBD dalam empat bulan terakhir 2020.
“Sekali lagi saya berharap agar terutama realisasi APBD ini betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur untuk mengingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan bansos untuk diingatkan bahwa itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat,” beber Jokowi.
Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 mengalami kontraksi yang sangat dalam, yakni minus 5,32 persen secara tahunan (year on year/yoy), ancaman resesi pun membayangi. Ini pertama kalinya perekonomian Indonesia kembali mengalami kontraksi setelah krisis ekonomi tahun 1999.
Ekonom senior Faisal Basri menilai, sulit perekonomian bisa pulih dengan cepat di kuartal selanjutnya karena kasus Covid-19 di Indonesia juga belum mencapai puncak.
“Mengingat sampai sejauh ini pandemi Covid-19 belum kunjung mencapai puncak kurva, besar kemungkinan kontraksi ekonomi bakal berlanjut pada triwulan mendatang, walaupun tak sedalam triwulan kedua. Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuki resesi,” kata Faisal dikutip dari blognya faisalbasri.com, Sabtu (8/8/2020). (rah/berbagai sumber)
