Daftar Donatur Palestina
PESAN 003
Oleh : M. Din Syamsuddin, Deklarator/Presidium KAMI
Pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemerintah mengutamakan penanganan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi hanyalah retorika politik belaka tanpa bukti nyata.
Faktanya, anggaran yang dialokasikan dan disetujui utk penanggulangan Covid melalui Kemenkes dan Satgas Penanggulangan Covid kurang dari 10% dari total anggaran sekitar 900 T, yaitu hanya 87,5 T (dari jumlah ini hanya 25,7 T dialokasikan melalui Kemenkes). Anggaran 87,5 T ini pun kemungkinan akan dipangkas menjadi 72,7 T (realisasinya jauh di bawah angka tersebut).
Fakta yang ada, seperti ditulis pengamat, justeru sebagian besar dari anggaran itu dialokasikan utk menanggulangi perekonomian, seperti:
- Insentif Usaha, termasuk insentif pajak 120.61 T.
- Subsidi dan hibah UMKM 123,46 T.
- Tambahan PMN BUMN 14 T.
- Investasi pemerintah 19,7 T.
- Pembiayaan Investasi lainnya 113,6 T.
Sebagai akibatnya, rakyat terpaksa menyelamatkan diri sendiri, bersusah payah membayar biaya Rapid Test dan Swab Test (banyak yang tidak mampu melakukannya maka kemungkinan angka yang positif tertular jauh lebih banyak dari yang diumumkan). Belum lagi, siswa dan mahasiswa harus membayar mahal biaya pulsa/kuota telepon karena mereka harus belajar daring dari rumah (Pemerintah baru sadar dan menjanjikan bantuan setelah lima bulan berlangsung).
Fakta lain, Indonesia berada pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid di antara negara-negara di dunia dan menurut pemberitaan media sudah 68 negara menolak WNI masuk, karena persebaran Covid di Indonesia semakin mendaki dan belum ada tanda-tanda melandai (walau Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Covid akan berakhir Mei 2020 dan waktu itu sempat mengajak rakyat menyongsong era The New Normal).
KAMI, sekali lagi, menuntut agar Pemerintah serius bekerja, tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata, dan jangan suka mengumbar janji tanpa bukti.
Merdeka!
