Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews,id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membentuk pusat data terpadu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pusat data ini diharapkan rampung dua tahun ke depan.
Kepala Bagian Data Kementerian Koperasi dan UKM Ediyanto mengatakan, pembentukan pusat data terpadu UMKM harus didukung seluruh pihak yang selama ini aktif memberi bantuan serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil.
“Dalam pembentukan basis data ini, Kemenkop dan UKM berkolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Basis Data UMKM merupakan salah satu amanat dalam UU Cipta Kerja di mana diharapkan dapat segera terwujud, diamanatkan dalam jangka waktu 2 tahun,” kata kata Ediyanto di Jakarta, Senin (16/11/2020).
Kata Ediyanto, tentu ini membutuhkan dukungan bersama baik dari sisi program maupun juga struktur organisasi dan anggaran. Saat ini, proses pembentukan pusat data ini masih masuk tahap awal yakni penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.
Ia menjelaskan, sebelum pusat data terpadu terbentuk, Kemenkop dan UKM memiliki solusi jangka pendek untuk memaksimalkan pemanfaatan data-data pelaku kecil dan menengah. Salah satunya, Kemenkop dan UKM telah menandatangani MoU dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pertukaran data dan informasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Kemudian kerjasama dengan Kementerian BUMN, saat ini sedang penjajakan terkait dengan data khususnya dalam skema PEN. Jadi Kementerian BUMN sudah punya dashboard (mengenai UMKM) dengan BUMN-BUMN, kemudian ingin memperluas dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.
Pembentukan data UMKM nantinya akan sejalan dengan Satu Data Indonesia, di mana Kemenkop UKM akan menjadi walidatanya. Kemudian K/L, pemda, serta lembaga lain sebagai produsen datanya. Ini nantinya akan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi, dan lain-lain.
