Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah telah menggelar rapat terkait rencana pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Pernyataan itu merespons salinan surat rapat koordinasi penanganan FPI yang beredar di media sosial.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan mengakui ada rapat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri bersama Badan Kesatuan Bangsa san Politik (Kesbangpol) 34 provinsi. Namun rapat itu tak membahas soal FPI.
“Iya (tidak ada rapat soal pembubaran FPI). Hanya analisis dan evaluasi pilkada saja,” kata Benny kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/12).
Dihubungi terpisah, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Irman juga memastikan tak ada rapat membahas pembubaran FPI. Ia juga memastikan undangan rapat yang beredar di media sosial tidak tepat.
“Tidak ada rapatnya, terima kasih,” ujar Imran lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/12).
Sebelumnya, beredar salinan undangan rapat koordinasi terkait penanganan FPI. Surat itu menggunakan kop Ditjen Polpum Kemendagri dan ditandatangani Sesditjen Polpum Imran.
Dalam surat tersebut, Kemendagri mengundang seluruh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi untuk rapat secara virtual, pukul 09.00 WIB, Senin (21/12). Tertulis catatan agar para Kepala Kesbangpol menyampaikan data pengurus FPI di wilayah masing-masing.
Tindak-tanduk FPI kembali jadi sorotan usai Habib Rizieq Shihab pulang dari Arab Saudi, Selasa (10/11). FPI disebut jadi pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah kerumunan acara Rizieq.
