Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Kebijakan rem darurat ditarik kembali apabila kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Sementara Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Solihin mengatakan sebagian pengusaha mulai bisa menyesuaikan kegiatannya selama PSBB dengan cara online.
“Sebagian sekarang manfaatkan jasa dan penjualannya secara online,” kata Solihin, dilansir Tempo, Senin (28/12/2020).
Semenjak pagebluk corona ini menghantam dan Pemerintah DKI menerapkan pembatasan yang ketat, para pengusaha lah paling terdampak langsung kelimpungan karena pendapatan mereka terjun bebas. Terutama kegiatan usaha di sektor yang bergerak di department store.
“Mereka yang paling terkena dampak. Sekarang mereka mulai penyesuaian dengan sistem penjualan online. Tapi tidak semua sektor mengalihkan ke penjualan online. Sektor consumer good belum bisa,” ucapnya.
Kebijakan dilematis
Solihin menuturkan pengusaha akan mematuhi seluruh peraturan pemerintah terkait dengan rencana pemerintah menarik rem darurat awal tahun depan. Ia juga berharap pengetatan tersebut diimbangi dengan ‘pengawasan’ protokol kesehatan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
“Kami sudah mematuhi seluruh kebijakan pemerintah. Tapi protokol kesehatan 3M juga harus diterapkan masyarakat. Karena yang menjadi kunci mencegah penularan Covid-19,” ujar Solihin.
Ia berharap pengetatan protokol kesehatan bisa berhasil mencegah penularan Covid-19. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang utama. “Kami memahami itu. Saat ini juga usaha memang masih lesu. Bahkan pusat perbelanjaan juga masih belum pulih,” ucapnya.
Si sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, meski khawatir dengan kebijakan tersebut ia juga berharap agar Pemprov DKI Jakarta tak lengah melakukan sosialisasi, pengawasan dan sanksi tegas yang melanggar protokol kesehatan, termasuk kewajiban semua perusahaan membentuk Satgas Covid-19 untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.
Kondisi ini memang sangat dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta. Namun ia berharap pemerintah cermat serta matang memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta.
“ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta, pilihan yang sulit tapi harus di putuskan. Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini,” ungkap Sarman.
Tidak bisa dipungkiri kondisi saat ini sangat dilematis. Masalah ekonomi dan kesehatan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Keduanya sangat saling mempengaruhi. *Ingeu-dsb
