Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Direktur Lokataru, Haris Azhar menanggapi isu rasisme yang menyeruak akhir-akhir ini. Ia menyebut saat ini tidak ada peran negara dan jajarannya yang strategis serta signifikan untuk mendidik masyarakat soal kesetaraan SARA.
Bahkan ia menilai minoritas yang benar-benar lemah tidak dilindungi oleh pemerintah. “Ada double standar dan hal ini justru yang membuat semakin mengerikan situasinya,” ujar Haris dilansir REQnews.com, Selasa 26 Januari 2021.
Menurutnya, minoritas yang tidak dilindungi akan dijadikan sasaran empuk di lingkungan masyarakat. Memang, masih kata Haris, masalah rasisme diam-diam hidup di masyarakat.
Karena itu, saling stigma ke kelompok atau etnis tertentu kerap terjadi. Ia menambahkan, rasisme terjadi biasanya karena seseorang atau satu kelompok gagal mendapatkan alasan, atau kesalahan untuk mengeritisi pihak lainnya.
Situasi rasisme, kata dia, ke orang atau masyarakat Papua terjadi dalam dua hal. Pertama, memprovokasi orang Papua. Kedua, karena memang gagal mencari cela orang Papua.
Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu menyebut situasi ini sangat menyedihkan. Menurutnya, pemerintah gagal menjaga kehormatan kemanusiaan.
“Mau revolusi 4.0. Pemerintah sibuk mau buka tempat wisata premium di mana-mana, apalagi mengeruk emas di Papua. Tapi gagal menjaga kehormatan manusianya,” ujar Haris.
Ia pun menegaskan bahwa dalam praktik rasisme, yang hina sebenarnya yang melakukan, bukan korban. “Negara kalau diam atas praktik ini, maka negara turut serta dalam kehinaan,” ujarnya.
Menurutnya tidak susah dalam menumpas rasisme. “UU (undang-undang) anti rasisme sudah ada. Ancaman pidana juga sudah ada. Pelakunya harus ditindak,” tegasnya.
Ia pun menyarankan terkait langkah yang harus diambil selanjutnya oleh pemerintah. “Ke depan, anti rasisme harus masuk dalam kurikulum pendidikan, termasuk materi khusus Papua,” ujar Haris.
Sebelumnya, putra Papua Natalius Pigai menjadi korban rasisme. Baru-baru ini, tindakan itu dilakukan oleh Ambroncius Nababan. Melalui akun Facebook pribadinya, ia mengunggah foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla.
Ambroncius melakukan tindakan itu untuk menyikapi pernyataan Pigai yang menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk menolak vaksin Covid-19 atas dasar hak asasi manusia.
Tak hanya itu, tindakan serupa juga pernah terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 43 mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan Surabaya, dikepung, dipersekusi, dimaki dengan ucapan rasisme dan diancam oleh oknum TNI, aparat kepolisian, Satpol PP dan ormas reaksioner, pada 16 Agustus 2020 lalu.
