Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Presiden Jokowi mengevaluasi PPKM Jawa-Bali tahap I tidak efektif. Bahkan juga mengatakan tidak masalah apabila ekonomi menurun akibat kebijakan PPKM Jawa-Bali asalkan covid turun. Pernyataan ini pun dikritisi pengamat, karena dirasa ambigu.
Pun PPKM bukanlah kebijakan pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia di masa 11 bulan pandemi Covid-19 di tanah air.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ternyata tidak cukup jadi solusi bagi Indonesia menuntaskan pandemi Covid-19 serta dampak-dampak yang mengikutinya.
Menanggapi fenomena ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Riant Nugroho, menilai ada kebijakan letih di Indonesia.
“Ganti-ganti kebijakan itu bentuk keletihan,” kata Riant sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Ahad (31/1/2021).
Riant mengatakan masyarakat, pemerintah, dan kebijakan sedang mengalami keletihan. Sehingga peraturan dan hukum tak lagi mempan.
“Kita perlu kebijakan publik level tertinggi. Nggak bisa level peraturan, hukum, nggak. This is a very high challenge,” ujarnya.
Masih terkait dengan kebijakan serupa, Presiden Joko Widodo juga mengatakan tidak masalah apabila ekonomi menurun akibat kebijakan PPKM Jawa-Bali. Namun, angka Covid-19 juga harus ikut turun.
Menanggapi hal tersebut, Riant menilai pernyataan Jokowi ambigu.
“Ambiguitas. Ambigu. Apakah nolong ekonomi dulu, ataukah rakyat dulu supaya nggak mati dulu,” tutur Riant.
Lalu apa kebijakan pemerintah selanjutnya untuk memutus mata rantai penularan corona lebih efektif?
Pembahasan bersama Tenaga Ahli Utama Kepresidenan Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan, dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Riant Nugroho, bisa disimak dalam video.
