Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Kelanjutan pembahasan RUU Pemilu kini tak menentu usai seluruh parpol koalisi pemerintah berbalik badan menolak revisi dan mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Kini, hanya Demokrat dan PKS yang masih ingin Pilkada dinormalisasi dan diadakan tahun 2022 dan 2023.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berpandangan jika Pilkada diadakan tahun 2024, masyarakat dan KPU menjadi pihak yang paling dirugikan.
Sebab sejumlah daerah tidak akan memiliki kepala daerah yang memiliki legitimasi kuat.
“Jadi saya menduga, kalau ditanya siapa yang diuntungkan 2024, yang jelas yang paling dirugikan adalah rakyat. Karena pemilihan harus ditunda 2 tahun dan kepala daerah ditunjuk tidak legitimate,” kata Burhanuddin, sebagaimana dilansir Kumparan, Senin (8/2).
Selain masyarakat, KPU akan menjadi pihak yang juga akan dirugikan. Ia tak yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu serentak dengan baik.
“Yang kedua yang dirugikan setelah rakyat adalah KPU. Kalau desainnya masih seperti sekarang, saya tidak yakin KPU bisa melaksanakan Pemilu secara serentak di tahun yang sama untuk Pileg Pilpres dan Pilkada,” ujarnya.
Burhanuddin menjelaskan kesolidan parpol Presiden Jokowi lebih kuat dibanding koalisi pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga, ia tak heran saat ini seluruh parpol pemerintahan memiliki suara yang sama.
“Kalau dilihat dari postur koalisi sama-sama besar pendukung Jokowi dan SBY di periode 2. Tapi disiplin koalisi itu jauh lebih kuat di Pak Jokowi ketimbang di yang dukung Pak SBY. Jangan lupa 2009 dan 2014 ada dua partai yang seringkali berbeda dengan instruksi pemerintah,” kata dia.
“Jadi banyak partai, satu kebijakan. Pertanyaannya kenapa? apakah disiplin zaman Pak Jokowi jauh lebih kuat ketimbang Pak SBY? Itu hanya Allah dan koalisi yang tahu,” tutup Burhanuddin.
