Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima kunjungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta jajarannya, pertemuan itu dilakukan terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemenag. Rombongan yang diterima Ketua KPK Firli Bahuri yang didampingi oleh Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, itu tiba di Gedung Merah Putih pada Rabu, 3 Maret 2021 pukul 14.00, seperti di cuitkan Twitter @KPK-RI, kemarin.
Dalam Audiensi rapat koordinasi yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri tersebut, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan selain bertujuan untuk upaya pencegahan tindakan rasuah di kalangan Kemenag, kunjungan ke Gedung KPK itu dimaksudkan juga untuk menjalin silaturahmi dan menindaklanjuti kerja sama penanganan pengaduan yang telah terjalin antara Kemenag dengan KPK.
“Kami tentu berharap ini bisa ditindaklanjuti secara lebih teknis lagi. Saya ingat dan akan selalu ingat pesan Presiden Jokowi ketika memanggil saya untuk diberikan tugas sebagai Menteri Agama. Presiden menekankan pertama yang harus ditata adalah tata kelola birokrasi di Kementerian Agama,” ujar Menteri Yaqut Cholil Qoumas yang didampingi oleh Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen Pendis Ali Ramdhani, Plt Dirjen PHU Oman Fathurahman, Irjen Deni Suardini dan Stafsus Menag Abdul Rochman. Sebagaimana dilansir Tempo.co, Kamis (5/3).
Menteri Yaqut Cholil Qoumas juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah meminta kepada pihak Kemenag untuk menutup semua kebocoran anggaran yang terjadi di Kemenag. Untuk melakukan kerja sama pengaduan tersebut, Kemenag akan membangun sebuah aplikasi dimana di dalam sistem tersebut nantinya akan termuat secara transparan dan bisa diakses oleh publik semua aktivitas Kemenag.
Sistem yang terhubung dengan KPK
Sistem tersebut diharapkan nantinya dapat terhubung dengan KPK, sehingga lembaga anti rasuah tersebut bisa turut mengawasi apabila ada aktivitas yang menyimpang, dengan demikian KPK bisa memberi peringatan lebih cepat sebelum terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kemenag. Untuk itu pihak Kemenag, kata Menteri Yaqut Cholil Qoumas, juga sangat memerlukan supervisi KPK terkait seluruh proses layanan, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, lambang Kementerian Agama adalah Ikhlas Beramal. Untuk itu, seharusnya orang yang bekerja di dalamnya tidak berharap untuk mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu yang bukan haknya apalagi dengan cara yang tidak sesuai ketentuan undang-undang.
“Saya kira, kita harus paham dengan lambang Kementerian Agama adalah ikhlas beramal. Kami mengapresiasi Menteri Agama yang hari ini datang ke KPK untuk berkoordinasi dalam pencegahan korupsi. Sebenarnya usai dilantik sebagai Menag, Gus Yaqut sudah menghubungi saya. Namun baru hari ini koordinasi pencegahan korupsi ini terwujud,” ujar Firli, seperti dilansir dari website resmi Kemenag
KPK juga mengingatkan agar Kemenag menelaah kembali dan membuat perbaikan beberapa kerentanan yang telah diidentifikasi berdasarkan kajian sistem yang disampaikan KPK, untuk mencegah tindak pidana korupsi terjadi lagi di lingkungan Kemenag ke depannya. KPK mencontohkan, pengadaan barang dan jasa tersentralisasi seperti dalam kasus pengadaan laboratorium dan pengadaan Alquran dapat menjadi pembelajaran dan perlu dievaluasi. KPK mencatat kerawanannya dalam proses dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik itikad Menag Yaqut Cholil Qoumas tersebut. “KPK berharap Kemenag menjadi platform kementerian yang bisa dijadikan contoh dalam penanganan dan pencegahan korupsi. Hukum itu sebenarnya batas terakhir setelah sebelumnya ada batas moralitas dan komunitas. Dan batas komunitas ini bisa diciptakan di kementerian masing-masing. Jadi, kami berharap Kemenag mampu menjadi teladan bagi kementerian lainnya,” kata Nurul.(dbs)
